alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Harga Per Paket Kurang Dari Rp 200 Ribu, Jaksa Cium Permainan Harga JPS Mataram

MATARAM-Kejari Mataram telah turun mendampingi penyaluran program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kota Mataram. Mereka menemukan ada selisih harga di item barang dengan RAB yang ada. ”Memang kita temukan selisih harga sembako yang diadakan pada program JPS di Kota Mataram,” kata Kajari Mataram Yusuf, Minggu (17/5).

Pada perencanaannya, per kepala keluarga mendapat jatah Rp 250 ribu. Tetapi, sembako yang diadakan itu harga keseluruhannya tidak mencapai Rp 250 ribu sesuai dengan RAB yang ada. ”Malah kurang dari Rp 200 ribu,” bebernya.

Kendati demikian, jaksa belum menyelidiki lebih dalam terkait dengan temuan tersebut. Karena, program itu masih berjalan. ”Tunggu selesai dulu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, unsur merugikan negaranya juga perlu dibuktikan. Untuk itu, perlu diaudit terlebih dahulu. ”Itu nanti dari BPKP yang audit. Kami mendampinginya di soal administrasi pada pengadaan dan penyaluran,” imbuhnya.

Tetapi, pihak jaksa sudah meminta pihak penyedia untuk memperbaikinya. Dia menyarankan agar seluruh anggaran Rp 250 ribu itu dibelanjakan habis untuk memenuhi sembako masyarakat. “Kita baru menyarankan agar anggarannya dipergunakan dengan tepat dan dibelanjakan habis untuk peruntukan masyarakat,” kata dia.

Selain adanya selisih harga, jaksa juga menemukan adanya sembako yang tidak berkualitas. Seperti, adanya telur busuk dan mi instan yang kedaluarsa. ”Kita sudah rekomendasikan untuk segera diganti,” bebernya.

Khusus di Kota Mataram pengadaan sembakonya terfokus di satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, di Dinas Sosial. ”Hal itu dilakukan agar penggunaan anggarannya lebih terkontrol,” jelasnya.

Berbeda dengan pengadaan item barang di JPS Gemilang. Pengadaannya dipecah di beberapa OPD. ”Masing-masing OPD diberikan tanggung jawab untuk mengadakan item barang. Kalau seperti itu, tak terfokus pemantauan penggunaan anggarannya,” bebernya.

”Pengadaan barang harus real melalui satu pintu agar bisa dipantau jika ada selisih harga, bisa diukur dimana perbedaan harganya,” ujarnya.

Dia meminta kepada para pengadaan agar kesalahan itu harus diperbaiki. Jangan sampai merugikan masyarakat. ”Kita minta agar pembagian tahap kedua lebih baik lagi dan menjalankan rekomendasi jaksa,” tegasnya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Desa Rhee Loka Sumbawa, Desa dengan Ketahanan Pangan yang Top

DESA Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, merupakan salah satu desa yang ikut dalam lomba Kampung Sehat. Dianugerahi alam yang subur serta air yang mengalir tiada henti, desa ini pun menjadi desa dengan ketahanan pangan yang luar biasa.

Desa Jurang Jaler, Juaranya Lingkungan Bersih dan Asri

Desa Jurang Jaler, meraih juara satu Lomba Kampung Sehat di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Desa ini memang kaya inovasi. Terutama bagaimana menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks