alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Jaksa Ungkap Kejanggalan Harga Pengadaan Paket Bantuan JPS Mataram

MATARAM-Kejari Mataram telah turun mendampingi penyaluran program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kota Mataram. Mereka menemukan ada selisih harga di item barang dengan RAB yang ada. ”Memang kita temukan selisih harga sembako yang diadakan pada program JPS di Kota Mataram,” kata Kajari Mataram Yusuf, kemarin (17/5).

Pada perencanaannya, per kepala keluarga mendapat jatah Rp 250 ribu. Tetapi, sembako yang diadakan itu harga keseluruhannya tidak mencapai Rp 250 ribu sesuai dengan RAB yang ada. ”Malah kurang dari Rp 200 ribu,” bebernya.

Kendati demikian, jaksa belum menyelidiki lebih dalam terkait dengan temuan tersebut. Karena, program itu masih berjalan. ”Tunggu selesai dulu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, unsur merugikan negaranya juga perlu dibuktikan. Untuk itu, perlu diaudit terlebih dahulu. ”Itu nanti dari BPKP yang audit. Kami mendampinginya di soal administrasi pada pengadaan dan penyaluran,” imbuhnya.

Tetapi, pihak jaksa sudah meminta pihak penyedia untuk memperbaikinya. Dia menyarankan agar seluruh anggaran Rp 250 ribu itu dibelanjakan habis untuk memenuhi sembako masyarakat. “Kita baru menyarankan agar anggarannya dipergunakan dengan tepat dan dibelanjakan habis untuk peruntukan masyarakat,” kata dia.

Selain adanya selisih harga, jaksa juga menemukan adanya sembako yang tidak berkualitas. Seperti, adanya telur busuk dan mi instan yang kedaluarsa. ”Kita sudah rekomendasikan untuk segera diganti,” bebernya.

Khusus di Kota Mataram pengadaan sembakonya terfokus di satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, di Dinas Sosial. ”Hal itu dilakukan agar penggunaan anggarannya lebih terkontrol,” jelasnya.

Berbeda dengan pengadaan item barang di JPS Gemilang. Pengadaannya dipecah di beberapa OPD. ”Masing-masing OPD diberikan tanggung jawab untuk mengadakan item barang. Kalau seperti itu, tak terfokus pemantauan penggunaan anggarannya,” bebernya.

”Pengadaan barang harus real melalui satu pintu agar bisa dipantau jika ada selisih harga, bisa diukur dimana perbedaan harganya,” ujarnya.

Dia meminta kepada para pengadaan agar kesalahan itu harus diperbaiki. Jangan sampai merugikan masyarakat. ”Kita minta agar pembagian tahap kedua lebih baik lagi dan menjalankan rekomendasi jaksa,” tegasnya. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks