alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

HUT Kemerdekaan, Enam Napi Korupsi NTB Dapat Remisi

MATARAM-Enam narapidana (Napi) korupsi di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di NTB bisa bernafas lega di HUT RI ke-75. ”Mereka (Napi) korupsi itu mendapatkan remisi karena sudah memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku,” kata Kadivpas Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti usai peresmian Lapas Mataram di Kuripan, Senin (17/8).

Syaratnya  sesuai peraturan pemerintah  (PP) RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan  tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.  Di pasal 34 A huruf a dan b disebutkan syaratnya.

Pemberian remisi bagi tindak pidana khusus termasuk korupsi harus memenuhi syarat memiliki justice collaborator (JC) atau bersedia bekerjasama dengan penegak hukum membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

”Persetujuan JC  itu dikeluarkan kejaksaan atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” bebernya.

Selain itu, napi korupsi juga telah membayar denda dan uang pengganti kerugian negara sesuai dengan putusan hakim. ”Mereka yang dikabulkan permohonan remisinya itu sudah memenuhi syarat itu,” ungkapnya.

Dari data yang ada enam napi korupsi yang mendapatkan remisi terbagi di beberapa Lapas. Di Lapas kelas II A Mataram  serta Lapas Perempuan Mataram masing-masing sebanyak dua napi. ”Lapas kelas IIB Selong serta Lapas kelas IIB Praya masing-masing satu orang,” bebernya.

Di Lapas Mataram napi korupsi bernama Jamaluddin dan Ramli. Sedangkan, di Lapas Perempuan yang mendapatkan remisi Liliana Hidayat dan Tuti Maryati.

Untuk Rutan kelas IIB Selong diberikan kepada H Khairil Anwar. Sedangkan, di Lapas IIB Praya bernama H Sudenom. ”Masing-masing mendapatkan remisi dua bulan,” bebernya.

Dari data SIPP PN Mataram, Jamaludin dan Ramli terbukti melakukan tindak korupsi bersama-sama. Hakim Mahkamah Agung memvonis mereka dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta pada 2019 silam.

Sedangkan, Liliana Hidayat terjerat kasus suap izin tinggal di Kantor Imigrasi kelas IA Mataram. Direktur PT Wisata Bahagia selaku pengelolaan Wyndham Sundancer  Resort itu  tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Mei 2019 lalu.

Sedangkan Kompol Tuti Maryati terjerat kasus suap atas kaburnya tahanan asal Perancis, Dorfin Felix. Polwan yang menjabat sebagai Kasubdit pengamanan tahanan dan penyimpanan barang bukti (Pamtahti) Dittahti Polda NTB itu divonis tiga tahun penjara serta membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan.

Sedangkan  H Sudenom terjerat kasus pungli kepala sekolah. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram itu divonis dua tahun delapan bulan penjara serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sedangkan H Khairil Anwar terjerat kasus korupsi proyek pembangunan kawasan wisata Pusuk, Lombok Timur. Mantan Kadispar Lombok Timur (Lotim) itu divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Gowes di Jalan Raya Kini Tak Bisa Lagi Serampangan, Ini Aturannya

Belakangan tren bersepeda marak. Agar tertib, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada 14 Agustus lalu. Kemenhub rutin untuk melakukan sosialisasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks