alexametrics
Sabtu, 23 Oktober 2021
Sabtu, 23 Oktober 2021

Terima SKK, Tim Kejati NTB Verifikasi HPL Pelabuhan Badas Sumbawa

MATARAM-PT Pelindo III Regional Bali Nusra telah menyerahkan surat kuasa khusus (SKK) ke Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB. Itu terkait penyelesaian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pelabuhan Badas, Sumbawa.

Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu mengatakan, tim Datun telah turun ke lapangan untuk mengkaji lebih dalam kondisi HPL yang diduduki warga. ”Kita melihat situasi lapangan. Mendata jumlah warga yang menduduki dan mencari solusi dengan warga,” kata Tomo.

Persoalan lahan tersebut sempat menjadi sorotan. Itu setelah Gubernur NTB H Zulkiefliemansyah memosting foto dan narasi yang menyatakan oknum APH grasak-grusuk. ”Kita tidak grasak-grusuk. Kami turun atas dasar adanya SKK,” tegasnya.

Berdasarkan data, PT Pelindo III Regional Bali Nusra telah mengantongi empat bidang tanah di atas sertifikat HPL yang terbit 17 Maret 1988. Luasnya 40 hektare.

Dari pendataan ada 500-an jiwa atau sekitar 168 kepala keluarga (KK) yang menduduki lahan tersebut. Luas lahan yang diduduki 3 hektare lebih.

Hasil pengecekan lapangan, warga yang menduduki tidak bisa menunjukkan alas haknya. ”SPPT-nya pun tidak ada,” ujarnya.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menambahkan, tim Datun datang ke lokasi untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian lahan tersebut. Karena secara hukum, yang memiliki hak atas lahan tersebut adalah PT Pelindo III. ”Kita turun untuk melihat proses penyelesaiannya. Tidak merugikan Pelindo, tidak merugikan warga, dan tidak pula merugikan pemda,” kata Dedi.

Sebelum turun, tim Datun sudah berkoordinasi dengan Pemkab Sumbawa. Bertemu Wakil Bupati Sumbawa yang selanjutnya diarahkan ke sekda. ”Langkah itu untuk memenuhi prosedur dalam melakukan penyelesaian lahan tersebut,” ungkapnya.

Saat turun ke lapangan, tim berbicara dengan masyarakat dari hati ke hati. Tetapi beberapa warga menolak bertemu dan hanya diwakili kuasa dari pihak warga. ”Kita ini ingin membicarakan solusi terbaik. Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan,” pungkasnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks