alexametrics
Rabu, 30 November 2022
Rabu, 30 November 2022

PKN Dugaan Korupsi Dana KUR Pertanian Rampung, Jaksa Segera Gelar Perkara

MATARAM-Tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB telah selesai menghitung kerugian negara kasus dugaan korupsi dana KUR Pertanian tahun 2020. Hasilnya tinggal menuangkannya dalam naskah laporan. “Masih kami susun laporannya,” kata Kepala Bagian Umum BPKP Perwakilan NTB Irwan Supriadi, Kamis (17/11).

Laporan itu sebagai syarat administrasi. Selanjutnya diserahkan ke penyidik Kejati NTB.

Tetapi Irwan tidak bersedia menyebutkan hasil perhitungan kerugian negara (PKN). Alasannya itu bukan ranah BPKP. “Nanti Kejati NTB yang jelaskan,” kata dia.

BPKP melakukan PKN berdasarkan permintaan dari penyidik Kejati NTB. Metode yang digunakan actual loss. Artinya, perhitungan disesuaikan dengan dana yang dikeluarkan dan dibandingkan dengan prestasi penyalurannya. “Makanya kami turun langsung untuk melakukan audit,” kata Irwan.

Baca Juga :  Parah! Kantor Travel Jadi Tempat Nyabu, Pemiliknya Diam Saja

Dalam kasus tersebut, penyidik Kejati NTB telah menetapkan dua tersangka. Yakni mantan Kepala BNI Cabang Mataram Amirudin dan Direktur PT ABB yang juga Bendahara HKTI NTB Lalu Irham. Keduanya sudah ditahan di Lapas Kelas IIA Mataram.

Terpisah, Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputra mengatakan, pihaknya belum menerima hasil audit dari BPKP. “Kami masih menunggu,” kata dia.

Dikatakan, setelah menerima hasil PKN, penyidik akan melakukan gelar perkara. Langkah itu untuk merampungkan berkas penyidikan. “Kalau sudah selesai perhitungan kerugian negara lebih cepat proses pelimpahan ke pengadilan,” ujarnya.

Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi. Mulai dari petani di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim), yang tercatat sebagai penerima dana KUR hingga para pejabat BNI, pihak HKTI NTB, dan para tersangka. “Semua sudah diperiksa,” ujarnya.

Baca Juga :  Berkas Lengkap, Polda NTB Tahan Para Tersangka Proyek Dermaga Gili Air

Temuan awal, potensi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 29,9 miliar. Itu berdasarkan jumlah pencairan kredit yang diberikan ke petani.

Pencairan dana KUR itu awalnya dilakukan atas kerja sama BNI dengan PT SMA. Tetapi perusahaan asal Jakarta itu mensubkontrakkan penyaluran dana KUR tersebut ke PT ABB berdasarkan perjanjian Nomor MTA/01/PKS/001/2020.

Atas perjanjian itulah dana KUR dapat dicairkan ke petani. Per petani mendapatkan dana KUR Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Total petani berjumlah 789 orang. Tetapi, ada juga petani yang dicatut namanya sebagai penerima, padahal tidak pernah mengajukan dana KUR. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks
/