alexametrics
Selasa, 9 Maret 2021
Selasa, 9 Maret 2021

Kejari Lotim Minta BPKP Hitung Kerugian Proyek Labuhan Haji

MATARAM-Unsur kerugian negara kasus penataan dan pengerukan kolam labuh Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim), belum terpenuhi. Untuk memenuhi unsur tersebut, penyidik Kejari Lotim melakukan ekspose permintaan audit kerugian negara ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. ”BPKP segera turun,” kata Kasi Pidsus Kejari Lotim Wasita Triantara, Kamis (18/2/2021).

Menurutnya, dalam proyek tahun 2016 itu pihaknya menemukan unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Sehingga status penanganannya ditingkatkan ke penyidikan. ”Tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara,” ujarnya.

Berdasarkan data, pagu anggaran proyek tersebut Rp 39,63 miliar. Ada 35 perusahaan yang mengikuti tendernya. Tender dimenangkan PT Gunakarya Nusantara, perusahaan asal Bandung, Jawa Barat dengan harga penawaran Rp 38,1 miliar.

Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut tidak kunjung tuntas. Padahal perusahaan pelaksana pembangunan sudah menerima pembayaran uang muka 20 persen dari nilai penawaran atau setara Rp 7 miliar lebih. ”Uang yang sudah dibayarkan itu menjadi item ekspose ke BPKP,” kata Wasita.

Penyidik belum memastikan apakah anggaran yang sudah dicairkan Pemkab Lotim menjadi kerugian negara. Karena dalam pelaksanaan proyek, perusahaan tersebut juga pernah dikenakan denda Rp 2 miliar, sebelum pemutusan kontrak. ”Makanya kita tunggu hasil perhitungan BPKP. Apakah seluruhnya atau ada yang lain,” katanya.

Wasita mengatakan, dalam kasus tersebut, penyidik menerapkan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Setelah unsur kerugian negaranya terpenuhi baru kita akan tetapkan tersangka,” jelasnya.

Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa sekitar 10 saksi. Termasuk Bupati Lotim periode 2013-2018 Ali Bin Dachlan; kepala Dinas PU Lotim selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen saat pelaksanaan proyek, konsultan perencana, dan konsultan pengawas. ”Kalau rekanan pelaksana kita masih agendakan pemeriksaannya,” tutupnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks