alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Oknum Polisi Terancam 13 Tahun Penjara

MATARAM-Oknum polisi, Khairil Basri dituntut 13 tahun penjara di sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, kemarin (18/3). Jaksa penuntut umum menilai Basri bersalah terkait pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

”Meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun,” kata JPU Baiq Nurul, kemarin.

Perbuatan terdakwa terbukti pada dakwaan kedua penuntut umum. Yakni, di Pasal 111 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain hukuman badan, JPU juga meminta majelis menjatuhkan pidana denda. Terdakwa Basri diminta untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsidair enam bulan penjara.

Baiq Nurul mengatakan, terdakwa ditangkap anggota dari Ditresnarkoba Polda NTB medio September 2018. Sebelum menangkap Basri, petugas lebih dulu meringkus Syamsul. Dalam kejahatannya, Basri menyuruh Syamsul untuk mengambil paketan ganja di salah satu jasa ekspedisi.

”Barang bukti yang berhasil diamankan seberat 7,7 kilogram,” ujar jaksa.

Barang haram tersebut dikim Medan, Sumatera Utara melalui jalur ekspedisi. Ditempatkan di satu koper besar berwarna hitam.

Guna menghindari kecurigaan, di dalam koper juga ditaruh 22 buku serta tujuh potong pakaian. Setelah tiba di Mataram, Basri menyuruh Syamsul untuk mengambil koper tersebut di salah satu kantor ekspedisi, di Jalan Bung Karno, Pagutan, Kota Mataram.

Basri terindikasi terlibat dalam jaringan narkotika lintas provinsi. Selain itu, dalam proses transaksi ganja ini, yang bersangkutan diduga berkoordinasi dengan salah seorang narapidana di Lapas Mataram, yakni Ukang.

Namun,  dalam persidangan, Ukang menyebut tidak mengetahui bagaimana terdakwa Basri dan Syamsul mendapatkan narkotika ganja tersebut.

Sementara itu, penasihat hukum Basri, Heru mengatakan, pihaknya akan mengajukan pleidoi atas tuntutan jaksa. ”Kita ajukan nota pembelaan. Klien kami, kalau dari fakta persidangan, tidak memiliki dan menguasai,” kata Heru.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks