alexametrics
Rabu, 30 November 2022
Rabu, 30 November 2022

Mantan Kepala UPT Asrama Haji Lombok Divonis Delapan Tahun Penjara

Korupsi Proyek Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Asrama Haji Tahun 2019

MATARAM-Mantan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Lombok Abdurrazak divonis delapan tahun penjara dalam kasus korupsi proyek rehabilitasi dan pemeliharaan gedung Asrama Haji tahun 2019.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama delapan tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Mukhlassuddin didampingi hakim anggota Glorious Anggundoro dan Fadhli Hanra membacakan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram, Jumat (18/11).

Abdurrazak juga dibebankan membayar denda Rp 400 juta subider enam bulan kurungan. Majelis hakim memutuskan terdakwa untuk mengganti kerugian negara Rp 791 juta. ”Apabila tidak dibayarkan maka asetnya disita untuk mengganti kerugian negara. Apabila asetnya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun,” ujarnya.

Dalam proses penyidikan, terdakwa baru menitipkan pengganti kerugian negara Rp 150 juta. Itu sudah terhitung sebagai uang pengganti. ”Uang itu bagian dari uang pengganti,” kata hakim.

Abdurrazak divonis berdasarkan dakwaan primer jaksa penuntut umum (JPU). Yakni melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga :  Cegah Korona, Imigrasi Mataram Tutup Layanan Paspor untuk TKI

Dalam pertimbangan majelis hakim, Abdurrazak secara bersama-sama dengan saksi Wishnu Selamat Basuki yang juga menjadi tersangka (masuk daftar pencarian orang) melakukan pencairan uang muka proyek 30 persen dari total anggaran. Uang muka tersebut ditransfer secara langsung ke rekening pribadi Wishnu tanpa melalui rekening perusahaan pelaksana proyek CV Kerta Agung milik saksi Dyah Estu Kurniawati yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Nominal pencairan 30 persen uang muka anggaran proyek ini sesuai dengan pidana tambahan yang telah dijatuhkan hakim untuk terdakwa Abdurrazak senilai Rp 791 juta. Dalam perkara ini JPU menggunakan hasil audit BPKP sebagai angka kerugian negara. Nilainya Rp 2,65 miliar. Kerugian muncul karena kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan.

Baca Juga :  Pemeriksaan Saksi Tuntas, Kasus Limbah Medis Bisa Naik Penyidikan

Kerugian tersebut terdiri atas biaya rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji sebesar Rp 1,17 miliar; rehabilitasi gedung hotel Rp 373,11 juta, rehabilitasi Gedung Mina Rp 235,95 juta, rehabilitasi Gedung Shofa Rp 242,92 juta, rehabilitasi Gedung Arofah Rp 290,6 juta, dan rehabilitasi Gedung PIH Rp 28,6 juta.

Asrama Haji Embarkasi Lombok pada tahun 2019 mendapatkan dana untuk rehabilitasi gedung. Proyek fisik itu sebelumnya menjadi temuan inspektorat berdasarkan hasil tindak lanjut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan nilai kerugian Rp 1,2 miliar.

Vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih rendah dibanding tuntutan JPU. Yakni, tuntutannya hanya delapan tahun enam bulan.

Terkait itu, JPU I Komang Prasetya menyatakan masih piker-pikir. “Nanti putusan ini akan kami sampaikan ke pimpinan dulu,” kata Komang singkat. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks
/