alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi yang Menjerat Wabup KLU Dipantau KPK

MATARAM-Penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan instalasi gawat darurat (IGD) dan intensive care unit (ICU) RSUD Lombok Utara (KLU) dipantau KPK. Dalam kasus tersebut penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menetapkan beberapa tersangka. Salah satunya DKF (inisial, Red) yang saat ini menjabat wakil bupati KLU.

”Mengenai itu (kasus dugaan korupsi pembangunan ICU-IGD RSUD KLU, Red) kita terus monitor perkembangannya,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya saat melakukan koordinasi dan supervisi (Korsup) penanganan kasus korupsi di kantor Kejati NTB, Rabu (19/1).

Kasus tersebut menjadi salah satu yang dipaparkan Kejati NTB. Dalam pembahasannya, penanganan kasus itu tidak memiliki kendala. ”Tadi saya dengar pemaparannya tidak ada kendala,” ungkap Budi.

Baca Juga :  Tiga Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan ICU RSUD KLU Ditahan

Menurutnya, pemaparan yang disampaikan pihak Kejati NTB memang tidak terlalu teknis. Namun dilihat dari progres penanganan kasusnya berjalan dengan baik. ”Kami melihat tidak ada kendala berat,” ungkapnya.

Diketahui, DKF terseret dalam kasus dugaan korupsi pembangunan IGD RSUD KLU. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya. Antara lain mantan direktur RSUD KLU berinisial SH, pejabat pembuat komitmen; direktur PT Batara Guru Group berinisial MF; serta direktur CV Indomulya Consultant.

Saat proyek itu dikerjakan tahun 2019 lalu, DKF bertindak sebagai staf ahli konsultan pengawas pada CV Indomulya Consultant yang mengawasi pembangunan IGD. Proyek pembangunan IGD dikerjakan PT Batara Guru Group dengan anggaran Rp 5,1 miliar.

Baca Juga :  Polisi Percepat Berkas TPPU Penyelundup 3,3 Kg Sabu

DKF sebagai konsultan pengawas menyatakan pekerjaan tersebut sudah selesai. Padahal masih ada kekurangan volume pekerjaan. Atas tanda tangan menyatakan selesai menyebabkan anggaran dibayarkan seluruhnya.

Tindakan itu memunculkan kerugian negara. Berdasarkan hasil audit kerugian negara Rp 742,75 miliar.

Sementara itu, Juru Bicara Kejati NTB Supardin mengatakan progres penanganan kasus tersebut masih berjalan. Itu sudah disampaikan ke KPK. ”Tidak ada kendala dalam penanganannya,” kata Supardin.

Terkait jadwal pemeriksaan DKF sebagai tersangka, Supardin tidak mengetahui. Sejak dia ditetapkan sebagai tersangka pada 23 September 2021 lalu, DKF belum pernah diperiksa. ”Tinggal tunggu waktu,” kata dia. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/