alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020

Terdakwa Korupsi Gedung Balai Nikah Labangka Dituntut Delapan Tahun Penjara

MATARAM-Persidangan pembangunan gedung balai nikah KUA Labangka kembali digelar, JUmat  (19/6). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M Firdaus dan rekanannya Johan Satria yang terjerat dalam kasus tersebut menjalani agenda persidangan penuntutan.

Mereka dituntut secara terpisah. M Firdaus  terlebih dahulu dituntut. ”Menuntut supaya pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun,” kata Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Reza Safetsila, kemarin.

Firdaus juga dibebankan membayar denda Rp 300 juta subsidair tiga bulan kurungan. Jaksa juga meminta hakim untuk segera menahan terdakwa karena saat ini statusnya masih menjadi tahanan kota.

Reza juga meminta hakim menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara Rp 207 juta. Dengan ketentuan apabila tidak membayar kerugian negara, maka harta bendanya akan disita dan dapat dilelang untuk menutupi kerugian negara. ”Apabila harta bendanya tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama empat tahun,” bebernya.

Sementara itu, Johan Satria juga dituntut delapan tahun penjara. Dia juga dibebankan membayar denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Johan dibebankan membayar kerugian negara lebih besar. Dia dibebankan mengganti kerugian negara Rp 829 juta. ”Apabila tidak dibayar harta bendanya disita. Apabila tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama empat tahun,” ungkapnya.

Mereka sama-sama dituntut berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui, proyek Balai Nikah Kecamatan Labangka dibiayai Kanwil Kemenag Provinsi NTB tahun anggaran 2018. Pada tender tersebut, dimenangkan CV STR.

Nilai kontraknya, Rp 1.240.558.000. Proyek tersebut dikerjakan dalam waktu 140 hari sejak 19 Juli hingga 1 November 2018. Masa pemeliharaannya selama 180 hari.

Tetapi, hingga berakhirnya kontrak, proyek tersebut tidak dikerjakan 100 persen. Baru menjalankan proyek fisik sekitar 41,56 persen. Dari hasil perhitungan tim ahli dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian negaranya mencapai Rp 1,03 miliar. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Warga Mataram Menyepelekan Korona

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram membubarkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, kemarin. Sebab, kegiatan ini dinilai ilegal. Belum mendapat izin dari pemerintah dan aparat keamanan.

Bantu Nelayan Lobster, Pemprov NTB Diminta Lobi Pemerintah Pusat

Sebagian nelayan lobster di Dusun Awang Balak Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah beralih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). “Mereka berangkat sejak larangan ekspor benih lobster,” tutur salah seorang nelayan lobster Sayid Kadir Al Idrus pada Lombok Post, Minggu (12/7/2020).

Pemprov Kerahkan OPD dan Pol PP Awasi 19 Pasar di Mataram

Pemprov NTB mengerahkan pegawai dan anggota polisi pamong praja mengawasi pasar tradisional di Kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus korona.

Mulai Ramai Pengunjung, Perekonomian di Sembalun Menggeliat Lagi

Kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Peningkatan pengunjung memang terasa sepekan terakhir.

Lembaga Pendidikan Nonformal di Mataram Dilarang Belajar Tatap Muka

Bukan hanya sekolah, Pemkot Mataram belum mengizinkan lembaga pendidikan nonformal (PNF) menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Masih dilarang,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali, kepada Lombok Post Minggu (12/7/2020).

Penuhi Persyaratan, Sekolah di NTB Bisa Buka Mulai September

Tahun ajaran baru 2020/2021 tepat dimulai hari ini. Namun, karena pandemi, sekolah belum diperbolehkan menggelar KBM (kegiatan belajar mengajar) tatap muka. ”Tidak diperkenankan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, seperti yang tertulis dalam surat edarannya.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).
Enable Notifications.    Ok No thanks