alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

Babak Baru Kasus LCC Lobar, Akankah Jaksa Usut Tersangka Lain?

Kasus dugaan korupsi pengelolaan Lombok City Center (LCC)  di Lombok Barat (Lobar) memasuki babak baru. Majelis hakim PN Tipikor telah memvonis terdakwa  L Azril Sopandi dan Abdurrazak. Pada amar putusannya, hakim mengembalikan barang bukti ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk proses pengembangan.

===

LCC memiliki sejarah panjang. Ancang-ancang pengelolaan LCC dimulai sejak 2013.  Kala PT Bliss Pembangunan Sejahtera datang ke Bumi Patut Patuh Patju.

Kedatangan anak perusahaan Bliss Property Indonesia itu disambut hangat Pemkab Lobar. Perusahaan daerah (Perusda) Pemkab Lobar, PT Tripat bersama PT Bliss menyusun kerjasama.

Mereka menandatangani KSO di salah satu hotel di Senggigi. Penandatanganan itu, dihadiri Chief Executive Officer (CEO) and Founder  Isaac Bliss Tanihaha,  Isabel Tanihaha (Presiden Director), dan Elsye Tanihaha (Marketing and PR Director).

Sementara dari  PT Tripat ditanda tangani Dirut L Azril Sopandi dan Bupati Lombok Barat H Zaini Arony yang juga selaku komisaris Utama PT Tripat. PT Bliss berencana membangun mall, rumah sakit, perumahan, dan water park di lahan seluas 8,4 hektar di Gerimak, Lobar.

Tanah seluas 8,4 hektare itu memiliki dua sertifkat HGB. Masing-masing seluas 4,8 hektare dan 3,6 hektar. Untuk mendapatkan modal, di KSO disepakati, sertifikat lahan seluas 4,8 hektare tersebut dijadikan sebagai agunan ke Bank Sinarmas.

Yang mengagunkan sertifikat tersebut adalah pihak PT Bliss. Dana pinjaman yang didapatkan cukup fantastis. Di persidangan terungkap jumlah kredit yang didapatkan mencapai Rp 264 miliar.

Dari keterangan sejumlah saksi di persidangan, membuat hakim mencantumkan beberapa pertimbangan dalam putusannya atas terdakwa L Azril Sopandi dan Abdurrazak.  ”Ini adalah korupsi korporasi,” kata hakim anggota Fathurrauzi membacakan pertimbangan putusan pada sidang perkara korupsi pengelolaan LCC di PN Tipikor Mataram, Kamis (16/7) lalu.

Dia menyebutkan, korupsi korporasi itu sifatnya recht person. Bukan person.  Artinya, harus ada perwakilan dari pihak perusahaan kedua belah pihak yang harus terseret dalam perkara tersebut. ”Tidak bisa hanya satu perusahaan saja yang  bisa terjerat,” jelasnya.

Munculnya korupsi korporasi yang dilakukan pihak PT Bliss dengan PT Tripat berawal dari diagunkannya lahan seluas 4,8 hektare ke Bank Sinarnas.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, aset daerah tidak boleh diagunkan ke Bank. ”Dari proses agunan saja sudah terlihat mens rea,” ujarnya.

Tak hanya itu, melihat dari KSO yang ditandatangani oleh mantan Bupati Lobar H Zainy Arony dengan pihak PT Bliss itu dinyatakan batal demi hukum. Karena, syarat objektif dan subjektif sesuai pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. ”Di perjanjian itu tidak ada batas waktu, dicantumkan di dalam perjanjian lahan LCC itu bisa diagunkan ke Bank. Padahal, hal itu bertentangan dengan Undang-undang,” kata Ozi.

Pertimbangan hakim dalam putusannya juga mengelaborasi dengan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan. BPKP berpendapat bahwa ada tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan. ”Namun, pihak jaksa tak mengajukan saksi ahli yang menyatakan adanya kerugian negara yang timbul dari perjanjian yang ditandatangani,” ujarnya.

Keterangan BPKP itu membuka jalan sehingga hakim menyimpulkan dalam pertimbangan putusannya ada mens rea yang timbul dari perjanjian itu.

Tak hanya persoalan korupsi korporasi saja yang disebutkan dalam pertimbangan majelis hakim. Mantan Kades Gerimak  H Mistari  juga disebutkan. ”Dia menerima Rp 1 miliar dari PT Tripat untuk proses pembebasan lahan LCC,” ujarnya.

Dari keterangan Mistari di persidangan sebelumnya, menjelaskan lahan tempat dibangunnya LCC tersebut seluas 8,4 hektare merupakan tanah pecatu. Pada tahun 2010 pernah digugat secara perdata oleh Made Suwardika.

Hingga pada tahun 2012, Pemda yang menjadi pihak tergugat menang di tingkat MA.  Saat proses perdata berlangsung, Mistari sering diminta untuk menghadap ke Bupati yang saat itu dijabat H Zaini Arony.

Mistari diming-imingi hadiah jika dapat membantu Pemda memenangkan perkara perdata. Hadiah yang diterimanya minimal Rp 1 miliar. Karena dilokasi tersebut bakal dibangun mall, hotel, waterpark, dan perumahan.

Ketika berhasil memenangkan perkara tersebut, Mistari membantu terdakwa Azril Sopandi mengurus sertifikat tanah tersebut untuk diubah menjadi Hak Guna Bangunan.

Kompensasi Rp 1 miliar sudah diterima Mistari. Dia diminta oleh Azril untuk membuka rekening baru di Bank Mandiri.

Selanjutnya, Mistari diminta menghadap ke Abdurrazak untuk proses transfer. Pada Juni 2013 uang tersebut resmi ditransfer. Jumlahnya Rp 1 miliar.

Pada tanggal 24 Juni 2013, Mistari pergi ke Bank. Dia menarik uang Rp 900 juta. Setelah uang itu ditarik  Azril meminta uang Rp 500 juta. Uang itu dipotong Azril di kantor PT Tripat.

Dari keterangan saksi yang sudah terkuak di persidangan, majelis hakim PN Tipikor menyimpulkan mengembalikan barang bukti ke jaksa untuk proses pengembangan. ”Semua barang bukti kita kembalikan ke jaksa untuk proses penyelidikan,” kata Ketua Majelis Hakim, Sri Sulastri menutup persidangan.

Kejati NTB Siap Mengembangkan Kasus

Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto mengatakan, pihaknya belum menerima salinan putusan majelis hakim. ”Kita belum terima. Belum dipelajari,” kata Nanang.

Jika sudah dipelajari dan ditemukan petunjuk perbuatan melawan hukum dari kasus tersebut, tentu jaksa akan mengembangkannya. ”Nanti kita cari lagi, kalau ada yang mendukung orang yang terkait nanti kita naikkan statusnya,” ujarnya.

”Yang pasti jika ada bukti, kita akan proses,” tegasnya.

Nanang belum  bisa memberikan keterangan lebih banyak. Karena, belum melihat salinan putusannya. ”Nanti, nanti, sudah. Kalau saya sudah pelajari baru kita sampaikan,” ujarnya.

Begitu juga dengan permasalahan lahan 4,8 hektar milik Pemda Lobar yang dijadikan sebagai agunan. ”Apakah memang unsur korupsinya sudah ada atau tidak. Nanti saja,” kata Nanang. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Gak Pakai Masker, PNS Bakal Didenda Rp 200 Ribu

Aturan wajib menggunakan masker diberlakukan di Kota Bima. Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menegaskan sanksi bagi pelanggar akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB.

Tiga Dokter dan Delapan Perawat RSUD Dompu Diisolasi

Sebanyak 11 orang Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Dompu yang sempat kontak dengan HM, pasien positif Covid-19 meninggal dunia menjalani isolasi. Masing-masing tiga dokter dan delapan perawat.

Lamaran Ditolak, Dosen di Bima Tikam Pacar Hingga Tewas

Naas menimpa  Intan Mulyati, 25 tahun warga Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Dia merenggang nyawa ditangan pacarnya sendiri Arif Satriadi, 31 tahun, yang merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bima, Rabu (5/8).

Kasus Pengadaan ABBM Poltekes Mataram Segera Naik Penyidikan

Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016 segera rampung. “Progres cukup bagus. Sebentar lagi naik penyidikan,” kata Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah, Rabu (5/8).

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

Masuk Destinasi Wisata Terpopuler Asia 2020, Lombok Siap Mendunia

”Kalau masuk di ranking dunia artinya kita adalah destinasi yang memang layak untuk dikunjungi,” kata Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB Awanadi Aswinabawa, Rabu (5/8/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Viral Pengunjung “Disko” Pendakian Savana Propok Rinjani Ditutup

Pengelola bukit Savana Propok, Pokdarwis Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba menindaklanjuti video joget para pendaki yang viral di media sosial. “Untuk mengevaluasi hal tersebut, kami akan menutup bukit mulai 8 Agustus,”  kata Ketua Pokdarwis Bebidas Chandra Susanto pada Lombok Post, kemarin (4/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks