alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Polisi Usut Penggunaan Anggaran Dinas Pariwisata NTB

MATARAM-Anggaran Dinas Pariwisata (Dispar) NTB diduga bermasalah. Subdit III Tipikor Polda NTB mengusut dugaan korupsi di dinas tersebut. ”Kita masih dalami,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana P saat ditemui di kantornya, kemarin (20/2).

Penyelidik masih mengklarifikasi beberapa pihak terkait laporan dugaan kasus korupsi di Dispar NTB. “Kita dalami dulu dari saksi, baru masuk pada pengumpulan bukti lainnya,” jelasnya.

Ekawana tak merinci, tahun anggaran yang diusutnya. Apakah 2017, 2018, atau 2019. ”Saya lupa, kita belum pelajari lebih dalam,” kata dia.

Kasus tersebut mulai diusut berawal dari laporan terhadap hutang Dinas Pariwisata NTB dari beberapa vendor penyelenggara event. Nah, dari permasalahan itu, muncullah laporan ke polisi terkait penggunaan anggarannya. ”Dari situ (permasalahan hutang) juga kita masuk,”  ungkapnya.

Ekawana belum menyimpulkan apakah dalam permasalahan tersebut ada tindak pidananya yang menyebabkan kerugian negaranya atau tidak. ”Kalau ada kita tindak lanjuti kasus itu,” jelasnya.

Tim juga belum menganalisa asal anggaran untuk pembayaran vendor. Apakah dari dana hibah atau dana dari pemerintah pusat dan daerah atau uang pinjaman. ”Kita belum sampai sana menganalisanya,”  kata dia.

Dari data yang dihimpun koran ini, Dispar NTB berhutang di beberapa vendor. Seperti,CV Berkat Abadi Jaya Rp 400 juta lebih. Hutang tersebut muncul atas kegiatan Khazanah Ramadan dan Color Run di Kuta Mandalika.

Ditambah lagi hutang Dispar NTB dari PT Esta Yudha Ekatama sebesar Rp 31,8 juta. Itu untuk kegiatan pemasangan neon box di wilayah bandara untuk kegiatan Sail Moyo Tambora 2018.

Selanjutnya, dari PT Krida Dinamika Autonusa. Dispar membeli sepeda motor sebanyak 22 unit merek Honda Revo Fit. Harga pembeliannya Rp 261 juta. Tetapi, baru terbayarkan Rp 100 juta.

Tunggakan juga muncul dari Mataram Tenda, hutang yang belum terbayarkan Rp 170 juta lebih. Terhitung dari 2017 hingga 2018. Selanjutnya, Dispar NTB juga belum membayar hutang dari PT Quantum Convex  sebesar Rp 491 juta.

Terakhir, yang paling besar hutangnya dari PT Republika Media Mandiri. Tunggakannya mencapai Rp 1,3 miliar. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Sutradara Trish Pradana, Angkat Kisah Mohan ke Layar Lebar

Sutradara Trish Pradana tak henti melahirkan karya. Di tengah Pandemi Korona ini ia kembali ke balik layar menuntaskan film baru bertajuk "Mohan". Ini merupakan film yang diangkat dari kisah hidup Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sewaktu remaja.
Enable Notifications    Ok No thanks