alexametrics
Rabu, 8 Desember 2021
Rabu, 8 Desember 2021

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Banjar Sari Lotim Dihukum 2 Tahun Penjara

MATARAM-Mantan Kepala Desa (Kades) Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim), Zuhri terbukti memotong dana penanggulangan Covid-19 dari dana desa tahun 2020. Dia juga terbukti menggunakan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat.

”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Zuhri) selama dua tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram Isrin Surya Kurnasih, Kamis (21/10).

Selain itu, Zuhri juga dibebankan membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Serta uang pengganti kerugian negara Rp 216,25 juta. ”Apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama satu tahun,” ujarnya.

Majelis hakim memvonis Zuhri berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pertimbangan hakim unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.

Desa Banjar Sari mengelola anggaran Rp 1,77 miliar tahun 2020. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan program desa. Sebagian dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19 serta pemberian dana BLT untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Khusus untuk penanggulangan Covid-19 dan pembagian dana BLT, Desa Banjar Sari mengalokasikan anggaran Rp 426,24 juta. Dari jumlah itu, Rp 100 juta digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan Rp 326,24 juta untuk BLT.

Saat menjabat kepala desa, Zuhri meminjam uang kas desa Rp 191,25 juta serta dana Badan Usaha Milik Desa Rp 25 juta.  Anggaran tersebut sedianya untuk BLT dan penanggulangan Covid-19. Namun, terdakwa memaksa bendahara untuk mengeluarkan anggaran tersebut.

Sampai saat ini, uang yang dipinjamnya itu belum dikembalikan. Sehingga itu dihitung menjadi kerugian negara, yakni Rp 216,25 juta. ”Uang yang dipinjamnya itu digunakan untuk modal usaha gas elpiji, membiayai sekolah anak, dan mengurus proyek-proyek desa,” beber majelis hakim.

Atas tindakan Zuhri itu, program desa dan penanganan pandemi Covid-19 menjadi terhambat. Sekelompok masyarakat juga tidak dapat menerima BLT. ”Terdakwa menikmati uang negara untuk keperluan pribadinya,” kata Isrin.

Putusan yang dijatuhkan terhadap Zuhri lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Zuhri pidana penjara selam lima tahun, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 212,15 juta.

Majelis hakim punya pertimbangan sebagai hal yang meringankan pidana Zuhri. “Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang selama persidangan, dan belum pernah dihukum,” jelas Isrin.

Zuhri menerima putusan majelis hakim. Dia tidak akan melayangkan banding. “Kita terima,” kata Zuhri.

Sementara JPU M Isa Anshori menyatakan pihaknya masih pikir-pikir. “Kita masih punya waktu tujuh hari untuk melayangkan banding,” kata Isa. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks