alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

Pengacara Minta Mantan Anggota DPRD NTB Tersangka Pencabulan Dikebiri

MATARAM-Aparat penegak hukum diminta menerapkan hukuman kebiri terhadap mantan anggota dewan berinisial AA. Hukuman kebiri dianggap patut diberikan karena yang dicabuli anaknya sendiri yang masih berumur 17 tahun. “Harus dihukum berat. Pantas dikebiri,” tandas Asmuni, penasihat hukum Melati (bukan nama sebenarnya, Red) di kantornya, Jumat (22/1).

Ditambah lagi, pelaku AA merupakan seorang tokoh. Empat periode sebagai wakil rakyat di DPRD NTB. Seharusnya dia memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. “Tetapi malah sebaliknya. Berbuat cabul terhadap anaknya sendiri,” keluh pengacara nyentrik ini.

Diketahui, Melati diduga dicabuli ayah kandungnya AA di rumahnya di wilayah Kecamatan Sekarbela, Mataram, Senin (18/1) lalu. Saat itu, kondisi rumah sedang sepi karena ibunya sedang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara akibat Covid-19.

Akibat peristiwa itu, Melati trauma. Tidak mau makan dan tidak mau menerima orang asing. ”Setiap malam menangis karena mengingat kelakuan bapaknya,” kata pengacara bergelar doktor itu.

Baca Juga :  Posting Facebook Dianggap Menghina Polisi, Warga Pringgarata, Loteng Ditangkap

Untuk mengatasi traumanya, Asmuni sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Mataram, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, serta  komunitas Sahabat Anak. ”Sekarang masih dalam pendampingan,” jelasnya.

Asmuni bakal mengawal kasus tersebut. Sejauh mana proses penyidikannya. ”Apakah akan menambahkan pasal mengenai kebiri atau tidak,” katanya.

Hukuman kebiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Aturan tersebut ditandatangani 7 Desember 2020 lalu dan sudah berlaku. ”Patut dikebiri biar memberikan efek jera kepada masyarakat lain,” kata Asmuni.

Dalam pasal tersebut disebutkan hukuman kebiri diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual. Atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

“Kita lihat saja nanti seperti apa penerapannya. Jika penyidik tidak menerapkan pasal tersebut, bisa saja nanti jaksa yang memberikan petunjuk,” ujarnya.

Baca Juga :  Kanwil Kemenkumham NTB Usulkan 2.060 Napi Dapat Remisi Lebaran

Sebelumnya, AA membantah melakukan tindakan pencabulan terhadap Melati. Menurutnya, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu terhadap anaknya kandungnya sendiri.

”Kalau dia membantah itu adalah haknya. Tetapi bukti sudah kuat dan polisi sudah menetapkannya sebagai tersangka,” kata pengacara bergelar doktor tersebut.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa mengatakan, dalam kasus tersebut penyidik baru menerapkan pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Kalau hukuman kebiri masih kita kaji,” kata Kadek Adi.

Dia menambahkan, jika ada petunjuk lain yang mengarah untuk menerapkan pasal 1 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2020 itu, pihaknya bakal menggunakannya. ”Kita masih gali dari pemeriksaan saksi dan bukti lainnya,” jelasnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/