alexametrics
Senin, 3 Oktober 2022
Senin, 3 Oktober 2022

Hakim Perintahkan Jaksa Kembali Hadirkan Oknum Polisi Pemohon Kredit

Perkara Kredit Fiktif di Bank Daerah di Loteng

MATARAM-Kasus kredit fiktif di salah satu bank daerah cabang Batukliang, Lombok Tengah (Loteng), diduga tidak hanya melibatkan mantan bendahara Ditsabhara Polda NTB I Made Sudarmaya. Ada nama oknum polisi lain, yaitu Bagus Arianto (kini bertugas di Polsek Mantang) yang diduga juga terlibat.

Pada keterangan Sudarmaya sebelumnya, ada lima orang yang turut mencatut nama anggota polisi. Berdasarkan bukti yang dihadirkan di persidangan, Bagus Arianto mencatut nama 32 orang anggota Polri dengan pencairan Rp 495 juta pada tahun 2014-2016.

Bagus Arianto sudah dihadirkan dalam siding di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram, Kamis (22/9). Namun dia mengelak turut mencatut nama anggota polisi yang lain. ”Tidak ada saya catut,” klaimnya dalam sidang.

Dalam kesaksiannya di persidangan, Bagus Arianto mengaku tidak mengetahui ada nama dirinya sebagai orang yang mewakili pengajuan kredit 32 anggota Polri tersebut. “Saya cuma tahu ada MoU Polda NTB dengan BPR. Tahunya dari teman ke teman,” kata Bagus yang mengaku pernah menjadi bawahan Sudarmaya ketika bertugas di Ditsabhara Polda NTB.

Baca Juga :  Mantan Pejabat Polda Disebut dalam Dakwaan Perkara Proyek ICU RSUD KLU

Bagus juga mengakui proses peminjaman di BPR tidak sulit, karena sudah dibantu oleh Sudarmaya yang saat itu menjabat perwira administrasi urusan keuangan Ditsabhara Polda NTB. ”Katanya lancar, ada kemudahan, makanya saya pernah ajukan (pinjaman) melalui Sudarmaya. Jadi, pencairan langsung ke rumah Sudarmaya,” ucap dia.

Bagus mengatakan, selama mengajukan kredit melalui Sudarmaya, dirinya tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dengan pihak BPR. “Syarat apa saja, itu saya lupa. Tetapi waktu itu, saya hanya dapat kuitansi tanda terima dari BPR. Soal itu (perjanjian kredit), tidak ada,” katanya.

Karena ada perbedaan keterangan dengan Sudarmaya, penasihat hukum terdakwa Agus Fanahesa selaku account officer, Hartono meminta majelis hakim menghadirkan kembali Sudarmaya dalam persidangan. Tujuannya untuk membuka terang kasus tersebut. ”Supaya keterangan ini bisa dikonfrontir,” kata Hartono dalam permintaannya.

Permintaan itu sempat diinterupsi JPU Bratha Hariputra. Dia menolak untuk menghadirkan kembali Sudarmaya. ”Ini efisiensi waktu. Sebenarnya harus dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi lain,” kata Bratha.

Baca Juga :  Dijamin Tokoh Masyarakat, Penahanan 10 Mahasiswa Ditangguhkan

Namun, permintaan Hartono disetujui majelis hakim setelah musyawarah. Ketua Majelis Hakim I Ketut Somanasa memerintahkan JPU menghadirkan kembali Sudarmaya. “Kita harus konfrontir keterangannya ini,” kata dia.

Majelis hakim meminta perkara tersebut harus terbuka. Agar kasus ini semakin terang benderang. ”Ingat ya, harus hadirkan kembali (Sudarmaya),” perintahnya.

Dalam perkara tersebut, Johari menjadi terdakwa bersama Agus Fanahesa yang menjabat sebagai kepala pemasaran BPR Cabang Batukliang. Keduanya didakwa turut terlibat terkait munculnya kredit fiktif 199 anggota Polri hingga menimbulkan kerugian Rp 2,38 miliar. Kerugian itu muncul dalam periode pencairan kredit 2014-2017.

Karena itu, dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/