alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

Pulihkan Kerugian Negara Kasus Jagung, Kejati Telusuri Aset Tersangka

MATARAM-Kerugian negara kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 membengkak menjadi Rp 27,3 miliar. Kini Kejati NTB mengupayakan pemulihan kerugian negara itu. ”Kita upayakan kerugian negaranya diganti,” kata Kajati NTB Tomo Sitepu di kantornya, Rabu (23/6).

Langkah awal yang dilakukan Kejati NTB untuk memulihkan kerugian negara itu adalah menelusuri aset milik para tersangka. ”Tim intelijen sudah turun telusuri aset mereka,” katanya.

Diketahui dalam kasus tersebut Kejati NTB menetapkan empat tersangka. Di antaranya mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB berinisial HF; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial IWW;  Direktur PT SAM berinisial AP;  dan Direktur PT WBS berinsial LIH.

Baca Juga :  Diduga Edarkan Ganja, Petani di Dompu Ditangkap Polisi

Kejati menelusuri harta kekayaan para tersangka, mulai dari barang bergerak dan tidak bergerak. ”Kita telusuri tanah, rumah, dan mobil,” beber Tomo.

Proyek pengadaan benih jagung itu menelan anggaran Rp 48,25 miliar. Paket pertama yang dikerjakan PT SAM menghabiskan anggaran Rp 17,25 miliar untuk pengadaan 480 ton benih jagung. Sedangkan tahap dua yang dikerjakan PT WBS menghabiskan anggaran Rp 31 miliar untuk 840 ton benih jagung.

Tomo mengatakan, kerugian negara tersebut dihitung dari adanya sertifikat benih palsu, benih yang tidak bisa tumbuh dan rusak, dan adanya sertifikat benih jagung ganda. ”Setelah dihitung BPKP kerugian negaranya lebih besar dari temuan kita. Kita awalnya temukan Rp 15,45 miliar. Temuan BPKP menjadi Rp 27 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kejati NTB Usut Pengadaan Alkes dan Jaspelkes RSUD Sumbawa Tahun 2020

Temuan kerugian negara sebesar itu menjadi sejarah bagi Kejati NTB dalam mengusut kasus dugaan korupsi. ”Kerugian negara harus dikembalikan. Itu menjadi tugas kita setelah ini,” kata dia.

Dia berharap, para tersangka kooperatif untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Jika tidak, itu bisa memperberat hukuman mereka nantinya. ”Kalau tidak dikembalikan kita upayakan tuntutan maksimal,” tandasnya.

Terkait klaim salah satu tersangka yang telah mengganti kerugian negara ke Itjen Kementerian Pertanian (Kementan) itu tidak dihitung. Karena tidak ada bukti pengembalian. ”Kita sudah periksa Itjen (Kementan) tetapi tidak pernah mengembalikan,” ungkapnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/