alexametrics
Kamis, 18 Agustus 2022
Kamis, 18 Agustus 2022

BPK Temukan Dana Pokir DPRD Dompu ke Distanbun Bermasalah

MATARAM-Dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Dompu 2021 sebesar Rp 6,6 miliar yang disalurkan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Dompu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Anggaran itu untuk menjalankan 58 kegiatan.

Dana pokir yang disalurkan diduga tidak memenuhi prosedur. Karena beberapa penyaluran dana pokir tidak dibarengi permohonan proposal.

Dalam rekomendasi BPK menyebutkan, penyaluran tersebut melanggar Perbup Dompu Nomor 20 Tahun 2001 pasal 7 ayat (1) dan (2) serta pasal 10 ayat (1). Kesimpulan BPK, permasalahan tersebut disebabkan kepala Distanbun belum menyusun RKA (rencana kerja anggaran) dan daftar pengisian anggaran (DPA) belanja hibah sesuai ketentuan.

Kepala Distanbun Dompu M Syahroni mengaku sudah menerima LHP BPK tersebut. Hanya saja, ia tidak melihat adanya temuan itu. ”Yang ada hanya temuan sewa aula Rp 750 ribu dan kesalahan penyaluran gaji Rp 4,7 juta,” katanya.

Baca Juga :  Divonis Bersalah, Mantan Sekretaris TPK Kuripan Dihukum Lima Tahun

Dia mengakui adanya dana pokir dari DPRD Dompu yang masuk ke Distanbun tahun 2021. Hanya saja Syahroni lupa jumlah pastinya. ”Memang ada tetapi jumlahnya saya lupa,” ujarnya.

Saat dipertegas mengenai peruntukan dana pokir Rp 6,6 miliar yang disalurkan tanpa adanya permohonan proposal Syahroni tidak memberikan penjelasan mendetail. Dia menyarankan untuk menanyakan ke Inspektorat. ”Tanya Inspektorat dulu,” sarannya.

Dirinya tidak mengetahui persis terkait dengan permohonan proposal. Karena baru menjabat beberapa bulan. ”Saya baru empat bulan menjabat,” ujarnya.

Syahroni menekankan, pihaknya akan menindaklanjuti seluruh temuan BPK. Semua akan dikoordinasikan dengan Inspektorat Dompu. ”Pasti kita tindaklanjuti,” tutupnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/