alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Gugatan Warga Desa Woko Dompu Mental di Pengadilan

MATARAM-Warga Desa Woko, Kecamatan Pajo, Dompu harus gigit jari.  Gugatannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB atas perkara kawasan hutan Toffo RTK 65 mental.

Majelis hakim yang diketuai M Nur menolak gugatannya. Dalam putusannya menyebutkan perkara itu bukan masuk ranah perdata. Melainkan, masuk dalam ranah tata usaha negara (TUN). ”Menyatakan pengadailan negeri Dompu tidak berwenang secara absolute untuk mengadili perkara ini,” kata putusan majelis hakim yang tercantum dalam putusan di website SIPP PN Mataram.

Selain itu, dalam perkara  Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Dpu itu majelis hakim menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 3,543 juta.

Sementara itu, kuasa hukum tergugat Dinas LHK NTB Astan Wirya mengapresiasi majelis hakim yang memimpin persidangan. Karena telah mempertimbangkan pembuktian yang diajukan tergugat. ”Saya rasa, majelis hakim sudah tepat melakukan putusan. Dasar putusaannya itu berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2019,” jelasnya.

Dalam Perma tersebut menjadi pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. ”Dalam bahasa hukumnya disebut dengan Onrechtmatige Overheidaad,” bebernya.

Artinya, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Karena substansi gugatannya masuk dalam ranah pengadilan tata usaha negara (TUN).  ”Materi gugatan warga itu kan ingin membatalkan bukti menjadi kawasan hutan yang sudah ditetapkan pemerintah,” terangnya.

”Untuk membatalkan itu harusnya di PTUN,” kata dia.

Diketahui, munculnya perkara tersebut berawal dari warga transmigran Woko yang menganggap kawasan yang sudah digarapnya merupakan kawasan hutan. Tetapi, seiring berjalanya waktu mereka memperluas lahan garapan mereka.

Mereka menganggap kawasan hutan tersebut merupakan lahan kosong. Sehingga, setelah Dinas LHK NTB turun ternyata lahan yang digarap masuk kawasan hutan.

Sehingga, kasus tersebut bermuara ke pengadilan. Warga diwakili Bambang Sukardin, Maman Santra, dan Samsudin M Saleh sebagai penggugat. Mereka diwakili penasihat hukum Yudi Dwi Yudhayana.

Dari data SIPP PN Dompu bukan hanya Dinas LHK NTB saja yang digugat. Melainkan juga Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu.

Dalam gugatannya mereka meminta majelis hakim menyatakan obyek sengketa adalah sah milik warga Desa Woko.

Selain itu, Yudi meminta hakim menghukum tergugat mengembalikan dan atau memberi hak warga transmigrasi. Seperti pemenuhan lahan usaha yang belum diberikan seluas 195 hektare.

Petitum juga memuat tuntutan agar tergugat membayar kerugian  kepada 195 kepala keluarga masing-masing Rp 50 juta per tahun. Totalnya Rp 9,75 miliar.

Para penggugat memakai klaim 55 sertifikat yang diterbitkan BPN. Namun, pembuktian itu kurang kuat. Karena, Dinas LHK menunjukkan pal batas kawasan hutan.  (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks