alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Tutup Jalan, Universitas Teknologi Mataram Digugat Warga

MATARAM-Universitas Teknologi Mataram (UTM) menutup akses jalan Pelor Mas III di Lingkungan Kekalik Timur, Kekalik Jaya, Sekarbela, Mataram. Akibatnya, warga yang merasa dirugikan menggugat pihak kampus. ”Kita sudah daftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram,” kata Penasihat Hukum perwakilan warga, Abdul Hanan,  (20/8) lalu.

Warga sudah mengantongi alas hak yang jelas. Memiliki sertifikat hak milik (SHM). ”Didalam sertifikat itu sudah tertera batas-batasannya. Disebutkan sebelah timur berbatasan dengan jalan atau yang sekarang ditutup sama pihak kampus,” ujarnya.

Tak hanya itu, jalan yang ditutup pihak UTM itu sudah terdaftar menjadi jalan di Dinas Tata Kota Mataram. Jalan itu ada jauh sebelum pihak kampus mendirikan bangunan. ”Tetapi, malah ditutup oleh pihak kampus,” bebernya.

Warga pernah melakukan mediasi dengan pihak kampus bersama dengan Dinas Tata Kota Mataram, April 2014 silam. Muncul beberapa kesepakatan, salah satunya tidak ada jalan yang ditutup. ”Jalan Pelor Mas III itu akan dibuka kembali. Itu masuk dalam site plan menjadi jalan yang akan tembus ke lahan milik warga,” ungkapnya.

Meskipun sudah disepakati, hingga saat ini pihak UTM masih menutup akses jalan Pelor Mas III tersebut. ”Karena tidak ada iktikad baik berdasarkan hasil mediasi sehingga warga menggugat pihak kampus sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Hanan.

Menurutnya, pihak UTM telah  melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakannya sudah melanggara pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996.

Disebutkan, jika tanah hak guna bangunan karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang hak guna  bangunan wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung. ”Disitu ada kata wajib. Aturan ini harus ditegakkan,” pintanya.

Di pasal 671 KUH Perdata, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.

Terpisah, penasihat hukum UTM, Baharudin mengatakan, gugatan dari warga masih dipelajari. Harus melihat bukti dan lainnya. ”Kita tidak ingin mendahului pengadilan,” kata Baharudin.

Dia mengaku, pemilik lahan sudah jelas. Jalan tersebut masuk dalam lahan kampus. ”Ya, jelas yang punya lahan adalah kampus,” terangnya.

Terkait klaim  bahwa lahan milik kampus dijadikan sebagai jalan  tidak mendasar. “Itu kan hanya versinya mereka (warga),” ujarnya.

Dia enggan membeberkan  terkait kepastian jalan tersebut milik kampus. ”Kita tidak ingin beberkan dulu. Nanti saat pembuktian di pengadilan akan kita beberkan,” kata dia.

Dari data SIPP PN Mataram, gugatan warga ke pihak UTM sudah terdaftar. Nomor perkara 182/Pdt.G/2020/PN Mtr. Sidang perdana bakal digelar pada Selasa (24/8) mendatang. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks