alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Jangan Belagu! Bule Juga Ditilang!

MATARAM—Operasi Zebra Gatarin dimulai, kemarin (23/10). Kegiatan berlangsung hingga 5 November mendatang.

Usai gelar pasukan, Polres Mataram langsung tancap gas. Mereka menyelenggarakan operasi Zebra di depan kantornya, tepatnya di Jalan Langko.

Pada giat tersebut, tim gabungan operasi Zebra empat asal Bule Perancis terjaring. Mereka ditilang karena tak menggunakan helm.

Perwakilan bule Perancis Raphael VDV  mengatakan, alasannya tak mengenakan helm karena dicuri saat pergi ke pantai. Sehingga, mereka memutuskan untuk tak menggunaakan helm. ”Saya rencananya ini mau ke Kuta Mandalika,” kata Raphael usai ditilang.

Saat ditanyakan polisi, Raphael hanya mengeluarkan dokumen visa.  Serta, surat peminjaman sepeda motor. ”Dokumen saya lengkap. Tetapi, tidak menggunakan helm,” ujarnya.

Kasatlantas Polres Mataram AKP Raditya Suharta mengatakan, mereka yang tidak mematuhi lalu lintas tetap ditindak. Walaupun itu warga negara asing (WNA). “Setiap orang mematuhi peraturan lalu lintas,” kata Radit.

Terkait dengan WNA yang tidak mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) masih bisa ditoleransi. Karena, tidak mungkin mereka bisa membuat SIM dalam waktu singkat. ”Kita berikan diskresi,” ujarnya.

Nantinya, mereka bisa membayar tilang secara online. ”Seketika itu bisa langsung membayar,” ucapnya.

Lengkapi Surat-surat Saat Berkendara

Pada operasi Zebra Gatarin, Polda NTB mengerahkan 687 personel. Sasarannya, menindak tegas pelanggar lalu lintas.

Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, pelanggar lalu lintas langsung diberikan sanksi. Karena operasi Zebra lebih mengedepankan fungsi penindakan. ”Pelanggar langsung ditilang,” kata Nana, usai menjalani gelar pasukan di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB, kemarin.

Yang ditindak bukan hanya pengendara roda dua.  Melainkan juga pengendara roda empat.“Semua kendaraan kita tilang,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat kendarannya. Sehingga, terkena tilang. ”Lengkapi surat-surat saat berkendara,” imbaunya.

Di NTB masih banyak pengemudi yang belum mengantongi SIM. Terutama para remaja. ”Saya imbau kepada orang tua jangan memberikan anaknya mengemudikan kendaraan bagi yang tidak memiliki SIM,” ungkapnya.

Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Amin Litarso menjelaskan penindakan fokus pada pelanggaran administrasi. Termasuk juga kelalaian membayar pajak kendaraan. “Karena apabila tidak membayar pajak itu sama saja surat kendaraannya tidak sah,” tegasnya.

Armin menyebut yang menjadi target operasi antara lain pengemudi tanpa SIM atau SIM-nya tidak sesuai, pengendara di bawah umur, pelanggar rambu dan marka jalan, serta pengemudi melebihi batas muatan dan kecepatan. “Utamanya itu razia statis di titik yang memang rawan pelanggaran. Apabila diperlukan, razianya dengan hunting artinya petugas yang mobile patroli di jalan,” kata Armin.

Dia menerangkan, jumlah kasus kecelakaan meningkat. Pada 2017  terjadi 15 kasus dengan korban meninggal dunia empat orang.  Pada 2018 terjadi 17 kasus dengan 10 korban meninggal dunia.

Sementara jumlah pelanggaran menurun. Dari 16.025 kasus menjadi 12.181 kasus. “Mudahan dengan operasi ini, pelanggar lalu lintas semakin menurun. Peristiwa kecelakaan bisa dihindari dan ditekan,” harapnya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks