alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Polda Enggan Ambil Alih Kasus K2 Bima

MATARAM—Kasus korupsi pengangkatan CPNS K2 Bima belum juga rampung. Jajaran Satreskrim Polres Bima Kota tak menunjukkan progres. Padahal, kasus sudah berada di meja penyidik selama tiga tahun.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, posisi kasus saat ini masih di tahap penyelidikan. Polda NTB melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terus memberikan asistensi agar memudahkan kerja penyelidik.

”Koordinasi tetap dilakukan. Mengenai hambatan-hambatan, itu dibahas (dalam koordinasi),” kata Syamsudin.

Syamsudin menyebut bahwa kasus korupsi harus ditangani dengan hati-hati. Seluruh unsur wajib dibuktikan penyidik sebelum meningkatkan status penanganan kasus.

”Harus begitu (hati-hati). Pembuktiannya banyak untuk penanganan tipikor,” ujar dia.

Disinggung mengenai peluang Polda NTB untuk mengambil alih kasus tersebut, Syamsudin mengatakan, langkah menarik penanganan ke Ditreskrimsus belum diperlukan. Polda masih mempercayakan Satreskrim Polres Bima Kota untuk menuntaskannya.

”Belum itu. Tetap di sana. Dari Polda juga tetap memberikan asistensi,” terang Syamsudin.

Kasus CPNS K2 Bima mulai dilaporkan medio 2016. Kasus ini tak jauh berbeda dengan dugaan korupsi CPNS K2 Dompu yang kini ditangani Bareskrim Mabes Polri. Indikasinya, honorer K2 yang diajukan menjadi CPNS diduga tidak memenuhi kriteria, namun tetap diangkat.

Di kasus CPNS K2 Dompu, semula ditangani Polres Dompu. Tetapi, karena lamban, Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB akhirnya mengambil alih penanganan kasus hingga menetapkan tiga tersangka. Salah satunya Bupati Dompu HBY.

Syamsudin mengatakan, dari laporan yang terakhir dia terima, penyelidik masih melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak. Antara lain, peserta yang lulus K2, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), pihak dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar.

”Klarifikasi terus dilakukan,” pungkas Syamsudin.

Kasus K2 Bima diduga ada indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dari ratusan tenaga K2 yang lulus CPNS, terdapat sejumlah lulusan yang diduga tidak layak. Hanya saja, mereka tetap dipaksakan masuk dalam daftar CPNS yang lolos melalui jalur K2.

SK pertama yang dimiliki dikeluarkan di atas 1 Januari 2005. Yakni Tahun 2006 dan 2007. Selain itu, mereka juga tidak memiliki SK tahunan dan SK pembagian tugas. Kepolisian memastikan berlanjutnya penanganan kasus ini ditandai dengan terus dipanggilnya sejumlah pihak terkait. (dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

15 Ribu Suara Partai Non Parlemen Siap Dukung MUDA

"Kami berterima kasih atas dukungan tiga partai ini kepada kami," ujar HL Makmur Said memberikan apresiasi.

Bale Honda, Permudah Konsumen Servis dari Kantor

”Harapannya melalui aktivitas ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat agar tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari kendaraan pribadinya,” ujar Technical Service Sub Dept Head Astra Motor NTB Anton Prihatno.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks