alexametrics
Senin, 21 September 2020
Senin, 21 September 2020

Tak Terbukti Korupsi, Terdakwa Kasus Kredit Bank NTB Dompu Bebas

MATARAM-Surahman dan Syarifudin Ramdan bisa bernafas lega. Mereka yang terjerat dugaan korupsi pencairan kredit modal kerja di Bank NTB Cabang Dompu divonis bebas oleh hakim PN Tipikor Mataram, Senin (24/8).

”Mengadili, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Baik dakwaan primer maupun subsider,” kata Ketua Majelis Hakim Sri Sulastri membacakan vonis didampingi hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi.

”Dua memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya,” ujarnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut kedua terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Namun, dalam pertimbangan majelis hakim, kedua terdakwa tidak melanggar unsur pasal yang didakwakan. Penyaluran kredit sudah sesuai dengan prosedur.

Usai persidangan, Sri Sulastri memberikan waktu selama tujuh hari untuk berpikir. Apakah akan melayangkan kasasi atau tidak. ”Jika tidak menerima dengan putusan hakim silakan melakukan upaya hukum,” kata Sri Sulastri menutup persidangan.

Mantan pimpinan Bank NTB Cabang Dompu dan Direktur PT Pesona Dompu Mandiri (PT PDM) itu sebelumnya dituntut lima tahun penjara. Serta membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Hijrat Prayitno, penasihat hukum Surahman mengaku sedikit lega dengan vonis majelis hakim. Mereka telah mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan. ”Sudah jelas dalam pertimbangan majelis hakim tidak ada satupun yang dilanggar. Baik dari proses pengajuan hingga pencairan kredit,” kata dia.

Terkait anggapan jaksa mengenai unsur korupsinya tidak bisa dibuktikan di persidangan. Termasuk juga unsur merugikan negara.

Jaksa menganggap kredit modal kerja yang diberikan ke PT PDM sebesar Rp 6,85 miliar itu dijadikan sebagai kerugian negara. Padahal, seluruh kredit itu  sudah dibayarkan sebelum jatuh tempo. ”Bahkan dari keterangan divisi kredit Bank NTB  Umaryati memberikan keterangan, kalau dari pembayaran itu, Bank NTB untung Rp 8oo juta. Dimana letak kerugian negaranya,” kata dia.

Hartono, penasihat hukum Syarifudin Ramdan mengatakan, semua sudah terbukti di persidangan. Tidak ada yang dilanggar kliennya. ”Semua syarat sudah terpenuhi dan tercantum dalam perjanjian kredit,” kata Hartono.

Unsur merugikan negara dalam kasus tersebut tidak ada yang muncul. ”Orang semua sudah dibayar semua kok,” kata dia.

Pengajuan kredit diajukan surahman sejak tanggal 2 Agustus 2017 silam. Besaran kredit yang diajukan Rp 10 miliar sesuai dengan Surat Nomor: 012/B/PDM/XII/2017.

Pengajuan tersebut digunakan untuk membangun 150 rumah dan pembangunan fasilitas umum berupa jaringan air bersih, listrik, dan drainase. Pada kredit tersebut, Surahman menjadikan tanah lokasi pembangunan seluas 450,730 meter persegi dengan nilai taksasi Rp 11.718.980.000. Ditambah lagi, tanah pertanian seluas 20.000 meter persegi di Manggelewa dengan nilai taksasi Rp 1 miliar sebagai agunan.

Pada 10 Agustus 2017, rapat loan committee Bank NTB Cabang Dompu menyatakan menyetujui Nota Analis Kredit (NAK) yang menyebut fasilitas kredit atas nama Tegoeh Soedarmanto, Komisaris Utama PT PDM, ada yang macet, lancar, dan diragukan. Rapat itu juga menolak permohonan yang diajukan Surahman.

Syarifudin Ramdan yang ikut dalam rapat tersebut menolak permohonan dan meminta diteruskan ke kantor pusat. Mengingat, plafon kredit yang dimohonkan di atas Rp 500 juta.

Kantor pusat Bank NTB di Mataram dalam rapat yang dipimpin divisi kredit Umaryati tidak sepakat dengan rapat Bank NTB Dompu yang menyatakan terkait nilai agunan yang hanya Rp 7,76 miliar.

Tim kredit kantor pusat Bank NTB menilai PT PDM hanya mengajukan agunan Rp 12,718 miliar sehingga agunan pokok yang terkafer hanya  sebesar 127 persen dari Rp 10 miliar yang dimohonkan.

Berdasarkan hasil rapat komite kredit kantor pusat Bank NTB akhirnya menyimpulkan permohonan kredit PT PDM untuk mendapatkan persetujuan dengan ketentuan dan syarat. Diantaranya, limit kredit Rp 10 miliar, jangka waktu angsuran 24 bulan, suku bunga 13,5 persen floating rate, satu persen provisi, sistem pengembalian penjualan unit rumah, agunan pokok lahan lokasi dan agunan tambahan tanah pertanian, dan kredit diasuransikan pada perusahaan yang bekerjasama dengan Bank NTB.  Kesimpulannya, total kredit yang diterima PT PDM sebesar Rp 6,8 miliar.

Namun, jaksa menganggap jumlah kredit yang diterima  itu  menjadi kerugian negara. Karena menganggap prosedur  pencairannya yang tidak sesuai aturan. Namun, dakwaan jaksa tersebut mental di persidangan. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Simulasi KBM Tatap Muka SMA Sederajat di NTB Pekan Kedua Dimulai

Simulasi KBM tatap muka untuk SMA sederajat di NTB memasuki pekan kedua. ”Sambil kami tetap memantau perkembangan penyebaran Pandemi Virus Korona,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, pada Lombok Post, Minggu (20/9/2020).  

Mendikbud Pastikan Wacana Penghapusan Mapel Sejarah Hoaks

”Tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” tegas dia.

HARUM Goda Pemilih Millenial Lewat Lomba Film Pendek dan E-Sport

Bakal Calon Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mencoba menggoda pemilih milenial. Caranya, dengan menggelar film pendek dan e-sport. "Orang yang menggeluti dunia film tidak banyak. Bagi sebagian orang ini ekslusif. Prosesnya panjang," kata Mohan Sabtu malam (19/9) lalu.

Cerita Shaina Babheer saat Memerankan Sosok Kikin dalam film MOHAN

Shaina Azizah Putri dipilih untuk memerankan sosok Kikin Roliskana dalam film pendek berjudul "Mohan". Ini menjadi tantangan baru bagi dara yang sudah membintangi beberapa sinetron dan FTV nasional ini.

“Menara Eiffel”di Desa Seruni Mumbul Lombok Timur Ramai Pengunjung

Pengelola wisata Denda Seruni, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya tak ingin puas dengan keberhasilannya menyedot wisatawan. Realisasi target PADes Rp 30 juta per bulan harus dapat bertambah.

Bale Mediasi Lotim Damaikan Delapan Perselisihan

SELONG-Permohonan mediasi terus berdatangan ke Bale Mediasi Lotim. “Sudah ada 36 permohonan yang masuk,” kata Koordinator Administrasi Bale Mediasi Lotim Lalu Dhodik Martha Sumarna pada Lombok Post, kemarin (18/9).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.
Enable Notifications    Ok No thanks