alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

Sidang Kasus LCC, Hakim Bongkar Aliran Rp 1 Miliar ke Kades Gerimak

MATARAM-Perkara dugaan korupsi pengelolaan Lombok City Center (LCC) kembali digelar, kemarin (27/4). Jaksa Penuntut Umum  (JPU) menghadirkan Kepala Desa Gerimak, H Mistari.

Pada sidang yang menjerat mantan Dirut PT Tripat L Azril Sopandi dan bendahara Abdurrazak itu, majelis hakim membongkar uang kompensasi Rp 1 miliar yang diterima Mistari.

Diketahui uang kompensasi Rp 1 miliar itu berasal dari PT Bliss. Yang selanjutnya, dijadikan sebagai piutang oleh PT Tripat.

Mistari menjelaskan lahan tempat dibangunnya LCC tersebut seluas 8,4 hektare merupakan tanah pecatu. Pada tahun 2010 pernah digugat secara perdata oleh Made Suwardika. ”Hingga pada tahun 2012, Pemda yang menjadi pihak tergugat menang di tingkat MA,” kata Mistari dihadapan persiadangan.

Saat proses perdata berlangsung, Mistari sering diminta untuk menghadap ke Bupati yang saat itu dijabat H Zaini Arony. “Saya diminta menghadap diminta untuk membantu menyelesaikan perkara perdata tersebut,” ujarnya.

Mistari diming-imingi hadiah jika dapat membantu Pemda memenangkan perkara perdata. Hadiah yang diterimanya minimal Rp 1 miliar. Karena di lokasi tersebut bakal dibangun mall, hotel, waterpark, dan perumahan.

Ketika berhasil memenangkan perkara tersebut, Mistari membantu Azril Sopandi mengurus sertifikat tanah tersebut untuk diubah menjadi Hak Guna Bangunan. ”Ya, saya yang mengurus sertifikat itu,” ujarnya.

Kompensasi Rp 1 miliar sudah diterima Mistari. Dia diminta oleh Azril untuk membuka rekening baru saat itu. ”Saya buka rekening Bank Mandiri,” jelasnya.

Selanjutnya, Mistari diminta menghadap ke Abdurrazak untuk proses transfer. Pada Juni 2013 uang tersebut resmi ditransfer. ”Jumlahnya Rp 1 miliar,” terangnya.

Pada tanggal 24 Juni 2013, Mistari pergi ke Bank. Dia menarik uang Rp 900 juta. ”Setelah uang itu saya tarik bukannya saya langsung pulang. Tetapi, saya pergi ke kantor PT Tripat,” ucapnya.

Di kantor tersebut, Azril meminta uang Rp 500 juta. Sedangkan sisanya Rp 400 juta dibawa olehnya. ”Kalau sisa Rp 100 juta itu masih di rekening itu,” ujarnya.

Mistari tidak mengetahui sama sekali dari mana asal muasal uang Rp 1 miliar tersebut. ”Saya tidak tahu apakah itu uang Pemda atau uang PT Bliss. Saya hanya menerima saja,” bebernya.

Hakim anggota Fathur Rauzi mempertajam pertanyaannya mengenai pengakuan mantan Sekda Lobar HL Srinata. Sebelumnya, Srinata pernah bersaksi kalau  Mistari pernah datang ke Kantor Pemda. Dia meminta kompensasi uang Rp 1 miliar.

Apabila tidak diberikan lahan LCC tidak bakal bisa berjalan. Dia datang ke kantor Sekda dengan menunjukkan pipil garuda yang didalam luasan tanah tersebut ada tanah nenek moyangnya. ”Benar demikian?,”.

Mistari sedikit gugup menjawab. ”Aaaaaa, tidak seperti kondisinya,” kelit Mistari.

Fathur Rauzi juga mempertanyakan terkait keterangan mantan Sekda yang menyatakan, Mistari mendapatkan kompensasi Rp 1 miliar itu karena hadiah telah menandatangani Sporadik.

Mistari membantah tuduhan tersebut.  ”Tidak benar yang itu. Sangat bohong itu, Lillaahhitaala tidak pernah,” sumpah Mistari untuk meyakinkan hakim.

Tetapi, sumpah yang diucapkan Mistari dibantah Azril.

Azril menunjukkan bukti surat sporadik yang ditandatangani Mistari dihadapan majelis hakim. Mistari pun tak bisa mengelak. ”hhmmm, hmmm, saya lupa majelis hakim,” kelit Mistari.

Mendengar jawaban itu, Ketua Majelis Hakim Sri Sulastri makin jengkel. ”Mana yang benar sekarang, tidak pernah tandatangan atau iya,” kata Sri dengan nada sedikit marah.

“Ini kongsi kejahatan apa lagi. Ingat ini uang rakyat. Saya ngeri mendengar kesaksian kamu,” kata Sulastri dengan nada tinggi.

Selanjutnya, Azril membantah kalau dirinya menerima uang Rp 500 juta dari Mistari. Azril mengaku dirinya hanya mendapatkan Rp 250 juta. ”Saya tidak terima segitu uangnya (Rp 500 juta), tetapi hanya Rp 250 juta,” bantah Azril di depan majelis.

Azril mengatakan, Mustari mendapatkan kompensasi karena dia sering datang ke Pemda membawa pipil garuda palsu yang dibuatnya. Dia mengancam akan menggugat Pemda dengan sertifikat tanah  pipil garuda tersebut. ”Sehingga, Pemda memberikan kompensasi agar pembebasan lahan di lahan LCC itu tidak ada bermasalah lagi,” kata Azril.

Diketahui, pada kasus  tersebut ada dua item yang  diusut. Yakni,penyertaan modal,  PT Tripat selaku perusahaan daerah Lombok Barat (Lobar) sebesar Rp 1,7 miliar. Dari penyertaan itu sebanyak Rp 400 juta tak mampu dipertanggungjawabkan.

Kedua,  mengenai persoalan ruilslag gedung Dinas Pertanian yang berdiri di atas lahan LCC. Pada ruilslag tersebut, PT Bliss memberikan uang pengganti Rp 2,7 miliar ke PT Tripat untuk membangunkan gedung Dinas Pertanian.

Pada ruilslag tersebut muncul kerugian negara. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian negaranya mencapai Rp 600 juta. Total kerugian negara mencapai Rp 1 miliar. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kasus Sewa Lahan Desa Sesela, Penyidik Perdalam Keterangan Saksi

Berkas penyidikan kasus dugaan korupsi penyewaan lahan untuk pembangunan tower tahun 2018 masih dilengkapi. Sejumlah saksi diperiksa maraton untuk melengkapi berkas penyidikan. ”Yang sudah kita periksa baru Ketua RT dan ada juga dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” kata Kajari Mataram Yusuf, Rabu (5/8).

Efek Pandemi, Omzet Penjual Perlengkapan Sekolah di Mataram Merosot

”Tak hanya buku paket dan buku tulis saja. Hampir seluruh jenis peralatan sekolah alami penurunan penjualan. Bahkan menjalar ke barang-barang peralatan kantor,” katanya.  

Totalitas dalam Melindungi Hak Pilih

SALAH satu asas penting dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan adalah asas jujur. Kata jujur ini tidak hanya muncul sebagai asas penyelenggaraan pemilu/pemilihan, namun juga hadir sebagai prinsip dalam penyelenggaraannya. Setiap kata yang disebut berulang-ulang apalagi untuk dua fondasi yang penting (asas-prinsip) maka kata itu menunjukkan derajatnya yang tinggi.

Sanksi Tak Pakai Masker, Bayar Denda atau Bersihkan Toilet Pasar

Peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular berlaku efektif bulan ini. Denda bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar lebih berat dibandingkan warga biasa.

Pertama Sejak 1998, Ekonomi RI Kembali Minus, Resesi Sudah Dekat

Usai dua dekade berlalu, kini sejarah kelam pertumbuhan ekonomi minus kembali terulang. Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin (5/8) melaporkan pertumbuhan ekonomi RI kuartal II 2020 tercatat -5,32 persen.

Kisah Para Korban PHK yang Menolak Menyerah di Desa Sokong

Pandemi Covid-19 membuat banyak warga yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan di Desa Sokong. Tapi, mereka menolak menyerah. Hasilnya kini, mereka bukannya mencari pekerjaan. Malah mereka justru mencipta pekerjaan.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Ungkap Dugaan Pembunuhan LNS, Polres Mataram Periksa 13 Saksi

Penemuan jasad LNS, 23 tahun dalam posisi tergantung di dalam sebuah rumah di di perumahan BTN Royal, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram menyisakan tanda tanya. Penyidik Polresta Mataram  memeriksa sejumlah saksi secara maraton.
Enable Notifications.    Ok No thanks