alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Kasus Sewa Lahan, Mantan Kades Sesela Kembalikan Uang Negara

MATARAM-Tersangka korupsi penyewaan lahan desa untuk pembangunan tower di Sesela, Lombok Barat (Lobar), Asmuni masih kooperatif. Mantan kepala desa (Kades) Sesela tersebut mengembalikan kerugian negara ke penyidik. “Ada Rp 40 juta yang yang dikembalikan,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram Wayan Suryawan, kemarin (27/8).

Asmuni mengembalikan kerugian negaranya saat kasus tersebut sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. “Jadi, uang itu akan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan,” ucapnya.

Sebenarnya, tersangka dibebankan membayar kerugian negara sebesar Rp 358 juta. Hal itu berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “BPKP menganggap kerugian negaranya total loss” ungkapnya.

Munculnya kerugian negara itu dari harga lahan yang disewakan. Karena, syarat penyewaannya tidak sesuai dengan prosedur. “Penyewaannya dilakukan tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) setempat,” ujarnya.

Pihak vendor yang ingin membangun tower menyewa dengan harga Rp 358 juta. “Lahan itu di sewa selama 10 tahun,” terangnya.

Hasil temuan BPKP,  uang sebanyak Rp 300 juta sudah dikembalikan ke kas desa. Total, ada sebanyak Rp 340 juta yang sudah dikembalikan kerugian negaranya. “Tinggal Rp 18 juta yang belum dikembalikan,” ungkapnya.

Penyidik tetap mengupayakan agar sisa temuan kerugian negaranya bisa dikembalikan. “Kita berharap kerugian negaraya dibayarkan semuanya,” harapnya.

Wayan mengatakan, berkas perkaranya tinggal sedikit lagi. “Tinggal dua saksi yang perlu dimintai keterangan,” ucapnya.

Dalam kasus tersebut tersangka tak ditahan. Pertimbangannya, tersangka masih  kooperatif. “Tersangka kita bebankan untuk wajib lapor,” ungkapnya. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

“Senggigi Telah Kembali”

JUDUL ini meminjam quote dari pegiat pariwisata hebat milik Nusa Tenggara Barat bernama Taufan Rahmadi. Beliau ini mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Saya membaca quote ini sebagai caption sebuah foto indah miliknya di akun media sosial miliknya. Foto itumenjabarkan keindahan matahari terbenam (sunset) di Pantai Senggigi.

Langgar Protokol Kesehatan, Kandidat Bupati Wali Kota Bisa Dipidana

MATARAM-Semua bakal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, mendeklarasikan komitmen dan kesiapan mereka mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Mereka pun siap menerima sanksi administratif ataupun pidana yang diatur undang-undang.

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks