alexametrics
Selasa, 16 Agustus 2022
Selasa, 16 Agustus 2022

H Zaini Arony Bersaksi di Sidang Kasus LCC

MATARAM-Mantan Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony menjadi saksi dalam perkara korupsi pengelolaan Lombok City Center (LCC), kemarin (28/4). Mantan politisi Partai Golkar itu bersaksi melalui  sidang konferensi video.

Pada sidang perkara yang menjerat mantan Dirut PT Tripat L Azril Sopandi dan bendaharanya Abdurrazak, hakim mencoba mengurai kasus. Terutama terkait awal kerjasama PT Bliss dan PT Tripat hingga sertifikat tanah seluas 4,8 hertare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Zaini mengaku, pertemuan dengan PT Bliss dikenalkan Ispan Junaidi yang saat itu menjabat Kabag Humas Lobar. Kala itu Pemda Lobar memiliki web mengenai bisnis. ”Dari situ, PT Bliss tertarik untuk melakukan investasi di wilayah Lobar dengan cara mengajukan usulan,” kata Zaini memberikan kesaksian.

PT Bliss berencana akan membangun mal, waterpark, hotel, dan perumahan. Mendengar keinginan tersebut Zaini menerima pihak PT Bliss.  ”Kita terima keinginan mereka untuk investasi,” ujarnya.

Pihak PT Bliss yang diwakili Isabel Tanihaha dan Martin Tanihaha datang ke kantor Bupati. ”Yang dibicarakan mengenai KSO (Kerjasama Operasi, Red),” ujarnya.

Selanjutnya, KSO resmi ditandatangani antara PT Bliss dengan PT Tripat di Senggigi pada 2012 silam. Perjanjian tersebut ditandatangani dihadapan notaris Hamzan Wahyudi. ”Setahu saya dalam KSO itu PT Tripat menyertakan modal Rp 1,7 miliar. Beserta tanah seluas 8,4 hektare,” jelasnya.

Mendengar kesaksian tersebut Edi Kurniadi selaku penasihat hukum Azril mempertanyakan ke Zaini terkai mengenai substansi KSO.

Apakah Zaini mengetahui isi KSO antara PT Bliss dengan PT Tripat?. Zaini tak bisa menjawab detail. “hhhmmm, saya lupa isi substansinya,” Jawab Zaini.

Baca Juga :  Babak Baru Kasus LCC Lobar, Akankah Jaksa Usut Tersangka Lain?

Ketika ditanyakan mengenai klausul dalam perjanjian yang melanggar hukum. Seperti,  menyatakan pernjanjian tidak ada batas waktu dan sertifikat lahan boleh diagunkan. ”Saya lupa, saya tidak sempat baca. Saya tidak tahu,” jawab Zaini tenang.

Zaini mengaku bukan dirinya yang menyusun KSO. Dia meminta Azril berkonsultasi dengan mantan Sekda Lobar H Uzair untuk mengkaji aspek-aspek teknis kerjasama. ”Jadi saya lupa isi substansinya. Saya juga mengetahui lahan diagunkan melalui pemberitaan media,” aku dia.

Tak percaya dengan jawaban Zaini, Edi pun menunjukkan bukti tandatangan Zaini di KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss. Kedudukannya, pada penandatanganan itu sebagai komisaris sekaligus sebagai Bupati Lobar.

Mendengar pertanyaan itu, terlihat lagat Zaini sedikit ragu menjawab. ”Hhhhmmm, soal itu saya lupa,” gumamnya ragu.

Edi mempertegas lagi, proses perjanjian tersebut dapat ditandatangani harus melalui prosedur. Yakni, mulai di paraf bagian hukum, Sekda, hingga Bupati. Harusnya, Bupati membaca dan memahami isi perjanjiannya. ”Masa Bupati yang sekaligus sebagai komisaris PT Tripat tidak membaca utuh isi perjanjian itu?,” tanya Edi.

Mendengar pertanyaan Edi, Zaini terdiam sejenak. Lalu berkelit. ”Aspek substansi saya tidak tahu. Saya hanya mengetahui secara umum saja. Itu untuk pembangunan mall dan waterpark,” ungkapnya.

Karena banyak lupa, Edi mempertanyakan mengenai penyertaan modal Rp 1,7 miliar. Apakah pada 2013 sempat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?.

Zaini mengaku RUPS tidak pernah dilakukan. ”Lalu bagaimana bisa disetujui penyertaan modal itu?,” tanya Edi.

Zaini tak bisa menjawab lagi. “Owwwhh saya lupa,” ujarnya.

Baca Juga :  Hadapi Sidang Kasus Benih Jagung, Kejati NTB Tunjuk 13 Jaksa

Mendengar jawaban itu, Sri Sulastri sedikit jengkel. Karena, dari seluruh pertanyaan itu tidak ada yang dijawab dengan baik. ”Aneh sekali pejabat ini, giliran seperti ini saja pada mendadak amnesia. Semua dijawab lupa,” kata Sri Sulastri dengan sedikit jengkel.

”Eeehh, Bapak itu mantan Bupati. Komisaris juga di PT Tripat. Masa bapak tidak tahu semuanya. Isi perjanjian tidak diketahui. Semua lupa. Masa cepat sekali lupa,” mengomeli Zaini melalui konfrensi video.

Selanjutnya, Azril memberikan tanggapan, sebenarnya Bupati mengetahui lahan seluas 4,8 hektar lahan tersebut. Karena dilihat dari paraf yang sudah ditekennya untuk diserahkan ke PT Tripat.

“Saya antar Isabel ketemu Pak Bupati untuk tanda tangan surat. Persetujuan pemilik itu syarat bisa diagunkannya sertifikat. Pemiliknya kan Bupati,” kata Azril.

Menurut Azril, Bupati juga mengetahui isi perjanjian KSO. Karena, Zaini juga yang menyetujui KSO tersebut.

Sebagai pengingat pada kasus  tersebut ada dua item yang  diusut. Yakni,penyertaan modal,  PT Tripat selaku perusahaan daerah Lombok Barat (Lobar) sebesar Rp 1,7 miliar. Dari penyertaan itu sebanyak Rp 400 juta tak mampu dipertanggungjawabkan.

Kedua,  mengenai persoalan tukar guling (ruilslag)  gedung Dinas Pertanian yang berdiri di atas lahan LCC. Pada ruilslag tersebut, PT Bliss memberikan uang pengganti Rp 2,7 miliar ke PT Tripat untuk membangunkan gedung Dinas Pertanian.

Pada ruilslag tersebut muncul kerugian negara. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian negaranya mencapai Rp 600 juta. Total kerugian negara mencapai Rp 1 miliar. (arl/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/