alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Kasus Dugaan Korupsi Rumah Bantuan Gempa, Polda NTB Tunggu Audit BPKP

MATARAM-Masa rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG) diperpanjang. Penyelidikan 11  kasus dugaan penggelapan dan korupsi anggaran dana gempa terus berjalan. ”Tinggal menunggu hasil audit dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan),” kata Kabidkum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian, Sabtu (28/3) lalu.

Proses audit itu bakal dilakukan setelah bangunan RTG sudah terbangun semua. Tak hanya itu, laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran juga bakal diperiksa lebih mendalam. ”Kita serahkan ke BPKP. Karena mereka yang memiliki wewenang untuk mengaudit,” terangnya.

Untuk itu, dia terus mendorong aplikator dan Pokmas untuk segera menyelesaikan pembangunan rumah mereka. Agar uang tersebut dapat tersalurkan dengan benar. ”Kita lebih melakukan tindakan preventif dulu agar korban gempa  memiliki rumah untuk ditempati lebih layak,” ungkapnya.

Diantara  11 kasus yang masih dalam proses penyelidikan, ada beberapa yang uang dana gempa itu dibawa kabur. Akibatnya, rumah korban gempa tak kunjung dibangun oleh aplikator yang mendapatkan proyek RTG. ”Itu masuk dalam penggelapan dana,” jelasnya.

Dia sudah menekankan di tingkat jajaran Polres yang menangani kasus untuk terus memantau perkembangan progress pembangunan RTG. ”Sekarang, dana dari pusat sudah di rekening Pokmas dan masyarakat semua,” ujarnya.

Dia menerangkan, laporan paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Utara. Diantaranya, dugaan mark-up spesifikasi bangunan RTG salah satu Pokmas di Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara.

Dugaan penipuan pembangunan RTG di Kayangan dan  ditambah lagi dugaan penyimpangan bantuan dan dugaan bangunan tidak sesuai spek dan dugaan penyimpangan dana rehab rekon di empat desa di Lombok Utara.

Kemudian di Lombok Timur, aplikator Rumah Tahan Gempa (RTG) yang diduga membawa kabur dana Rp 1 miliar salah satu Pokmas di Pringgabaya, Lombok Timur. Sebanyak 40 RTG hanya berdiri bagian pondasinya lalu ditinggal aplikator. ”Semua kasus yang sudah ditangani itu kita telusuri niat jahatnya dulu,” pungkasnya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks