alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Jaksa Usut Pengadaan Bibit THR

MATARAM-Kejati NTB kembali mengendus kasus baru. Kali ini, mereka menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit untuk Tanaman Hutan Rakyat (THR) di Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Pengadaan bibit ini dikerjakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB pada 2018 lalu. Sejumlah pejabat BPBD NTB dimintai keterangan, kemarin (29/4). Diantaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek THR Mustakim. Selain dia, jaksa juga mengklarifikasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek pengadaan bibit THR.

Pantauan Lombok Post,  PPK Mustakim diklarifikasi di ruang intelijen Kejati NTB. Begitu pula dengan pejabat PPHP. Mereka menjalani klarifikasi dari pagi dan berlanjut lagi usai salat zuhur.

Seorang pejabat BPBD NTB yang mengaku saat proyek bergulir bertindak selaku PPHP lebih dulu selesai diklarifikasi. Sementara, Mustakim hingga pukul 15.40 Wita masih berada di ruang intelijen Kejati NTB. ’’Jangan difoto-foto. Tanya saja ke PPK. Beliau ada di dalam. Jangan tanya saya,’’ kata pejabat BPBD NTB sambil menghindari wartawan.

Ketika ditanya mengenai materi klarifikasi, perempuan berjilbab itu mengaku hanya dimintai keterangan terkait pengadaan bibit di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sayangnya, dia tidak mau menjelaskan secara detail proses pengadaan bibit tersebut. ’’Saya saat itu selaku PPHP pengadaan bibit. Untuk lebih jelasnya, tanya ke PPK,’’ kata dia sambil meminta agar berita tidak ditulis. Dia juga enggan menyebut namanya ketika dikonfirmasi.

Berdasarkan penelusuran Koran ini di LPSE NTB, pengadaan bibit THR dilakukan di Kecamatan Wawo. Pertama, pengadaan bibit THR Kecamatan Wawo 1 bersumber dari APBD 2018. Lokasinya di Desa Kambilo, Desa Ntori, dan Desa Pela. Proyek dengan pagu anggaran Rp 4.253.932.650 dimenangkan UD Langgeng, yang beralamat di Kota Mataram.

Sedangkan pengadaan bibit THR Kecamatan Wawo 2 berlokasi di Desa Ka’owa, Maria, dan Kombo. Proyek Rp 4.778.390.100 dikerjakan CV. Dahlia yang beralamat di Kabupaten Sumbawa.

Pengadaan bibit THR 3 Kecamatan Wawo berlokasi di Desa Maria Utara dan Tarlawi. Nilai proyeknya Rp 3.612.929.100. Proyek itu dikerjakan CV. Cipta Karya  dari Kabupaten Sumbawa Barat.

Terakhir, pengadaan bibit THR Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima nilai proyeknya Rp 3.504.152.740. Pengadaan bibit itu dikerjakan CV. Jati Alam dari Dompu.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Dedi Irawan yang dikonfirmasi seputar klarifikasi pejabat BPBD enggan berkomentar. Dia menegaskan, kasus yang masih pulbaket atau penyelidikan belum  bisa disampaikan kepada publik. ”Itu SOP pemberian keterangan ke publik,” kata Dedi.

Sementara, Kepala BPBD NTB Muhammad Rum yang dihubungi via ponsel belum bisa dikonfirmasi.  Pesan singkat melalui WhastApp hanya dibaca saja. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks