alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Terpidana Kasus Hutan Sekaroh Melawan

MATARAM-Terpidana kasus korupsi Hutan Sekaroh resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK), kemarin (29/4). Mereka mengandalkan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN) sebagai Novum (bukt baru,Red) dalam perkara itu.

Pada persidangan  PK, penasihat hukum  Muzani dan  Baharudin membacakan materi PK. Mereka membawa putusan PTUN yang mengalahkan tergugat Kementerian Kehutanan sebagai bukti baru.  Mereka menganggap putusan itu, tidak pernah dihadirkan pada persidangan sebelumnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Wasita menganggap , hasil putusan PTUN itu tidak dapat dijadikan sebagai Novum. Karena, hasil PTUN itu hanya bersifat administratif.

Wasita menjelaskan, pada perkara di PTUN, ada empat materi gugatan yang dilayangkan. Tiga diantaranya memenangkan Kementerian Kehutanan.  Sisanya, memenangkan penggugat. ”Nah, materi yang dimenangkan itu yang diandalkan menjadi Novum,” kata Wasita, kemarin.

Proses penanganan kasus itu cukup lama. Di tingkat pengadilan negeri, keenam terpidana tersebut divonis 1,5 tahun. Tetapi, mereka melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram. Di tingkat itu, mereka bebas karena majelis hakim menganggap bukti dan saksi tidak kuat.

Lalu JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Mereka dinyatakan terbukti secara bersama-sama mensertifikatkan tanah dalam kawasan hutan lindung Sekaroh RTK 15 Lotim. Masing-masing dipidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa penahanan. ”Putusan MA dilakukan Desember. Sementara putusan PTUN-nya Oktober 2018. Kalau seperti itu, kan tidak mendasar sebagai novum,” kata dia.

Diketahui, kasus itu menjerat mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim yaitu, H Jamaludin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan, dan Ramli. Ditambah lagi, Lalu Maskan Mawali selaku Kades Pemongkong, Kecamatan Jerowaru. Mereka dipersalahkan terkait keluarnya  31 sertifikat hak milik di kawasan hutan Sekaroh, Jerowaru seluas 413.903 meter persegi. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks