alexametrics
Minggu, 12 Juli 2020
Minggu, 12 Juli 2020

Dugaan Kredit Fiktif Bank NTB, Terdakwa Dituntut Lima Tahun Penjara

MATARAM-Dua terdakwa dugaan korupsi kredit fiktif modal kerja di Bank NTB cabang Dompu Syarifurdin Ramdan dan Surahman dituntut cukup tinggi. Mantan pimpinan cabang Bank NTB dan Direktur PT Pesona Dompu Mandiri itu dituntut lima tahun penjara.

”Menuntut, meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun penjara,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Marullah membacakan tuntutan dihadapan majelis hakim, Senin (29/6).

Selain itu, mereka juga dituntut membayar denda Rp 200 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

JPU menuntut berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang memberatkan, kedua terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Serta berbelit-belit dalam memberikan persidangan. ”Hal yang meringankan, mereka sudah membayar kerugian negara,” kata Marullah.

Berdasarkan dakwaan JPU, PT PDM pertama kali mengajukan kredit pada Maret 2017 melalui kantor Bank NTB. Tujuannya untuk membangun perumahan Dorompana Permai di Dompu.

Surahman mengajukan kredit sebesar Rp 42,3 miliar. Saat pengajuan, Surahman menemui Direktur Utama H Komari Subakir dan Pemimpin Divisi Kredit Siti Umaryati.

Pada pertemuan itu, PT PDM disarankan bergabung dengan perusahaan lain, karena belum memiliki pengalaman untuk membangun perumahan. Selain itu, Surahman diarahkan untuk mengajukan kredit terlebih dahulu melalui cabang di Dompu.

Surahman menindaklanjuti arahan tersebut. Selanjutnya mengajukan kredit melalui Bank NTB cabang Dompu.

Pada saat pengajuan, terdakwa Syarifudin Ramdan menerima nota permohonan kredit modal kerja yang diajukan Surahman.

Setelah itu, tenaga ahli kredit, analis kredit junior dan analis kredit dari kantor cabang Dompu melakukan pemeriksaan kantor PT PDM dan lokasi rencana pembangunan perumahan.

Usai pertemuan itu, mereka bertemu dengan Bupati Dompu, H Bambang Yasin (HBY). Pertemuan itu membicarakan mengenai pembangunan perumahan termasuk perizinannya. Di pertemuan itu juga HBY memberikan personal garansi agar PT PDM difasilitasi pembiayannya.

Hasil pertemuan itu membuat Bank NTB Cabang Dompu berubah pikiran. Tetapi persetujuan itu bertolak belakang dengan hasil pengecekan lapangan oleh analis kredit. Intinya, menyampaikan bahwa lahan pembangunan belum siap, calon pembeli belum ada, dan pengurusan jual beli dan balik nama belum tuntas.

Pada tanggal 2 Agustus, Surahman kembali mengajukan kredit dengan besaran Rp 15 miliar sesuai dengan Surat Nomor: 012/B/PDM/XII/2017. Pengajuan tersebut digunakan untuk membangun 150 rumah dan pembangunan fasilitas umum berupa jaringan air bersih, listrik, dan drainase.

Pada kredit tersebut, Surahman menjaminkan tanah lokasi pembangunan seluas 450,730 meter persegi dengan nilai taksasi Rp 11.7 miliar Ditambah lagi, tanah pertanian seluas 20.000 meter persegi di Manggelewa dengan nilai taksasi Rp 1 miliar.

Dari hasil penyidikan, tanah pertanian seluas 20 ribu meter persegi milik Bakar Home. Tanah tersebut sengaja dipinjam Surahman untuk memuluskan kreditnya.

Bank NTB akhirnya menyimpulkan permohonan kredit PT PDM untuk mendapatkan persetujuan dengan ketentuan dan syarat. Diantaranya, limit kredit Rp 10 miliar, jangka waktu 24 bulan, suku bunga 13,5 persen floating rate, 1 persen provisi, sistem pengembalian penjualan unit rumah, agunan pokok lahan lokasi dan agunan tambahan tanah pertanian, dan kredit diasuransikan pada perusahaan yang bekerjasama dengan Bank NTB.

Jadi, total kredit yang diterima PT PDM sebesar Rp 6,8 miliar.   Itu  dijadikan sebagai kerugian negara.

Hijrat Prayitno kuasa hukup terdakwa mengatakan, tuntutan terhadap kedua terdakwa tersebut cukup tinggi. Tetapi, tidak berdasarkan hukum. ”Perhitungan kerugian negara tidak mendasar. Pihak kreditur telah melunasi sebelum masa tempo pembayaran berakhir,”  kata Hijrat.

Dia mempertanyakan apakah kredit yang belum jatuh masa temponya harus dijadikan unsur merugikan negara?. ”Menurut saya itu tidak pas. Ini masalah perbankan bukan masalah korupsi,” jelasnya.

Kredit sejumlah Rp 6,8 miliar itu sudah dibayarkan seluruhnya ke pihak Bank. Begitu juga dengan bunganya.  ”Masa iya, itu jadi kerugian negara,” keluhnya.

Dia berharap, majelis hakim bisa berpendapat lain. Karena, unsur merugikan negara tidak ada. ”Semua sudah dibayar sebelum jatuh tempo. Saya minta kebijakan dan hati nurani majelis hakim untuk memutus perkara ini seadil-adilnya,” harapnya.  (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Ke Praya Tak Pakai Masker, Siap-siap Dihukum Push Up

Menurunnya kesadaran warga menggunakan masker membuat jajaran Polres Lombok Tengah menggelar razia. “Kami sasar pasar-pasar dan pusat pertokoan di wilayah Praya,” kata Kasatnarkoba Polres Loteng Iptu Hizkia Siagian, Jumat (10/7).

JPS Gemilang III Segera Disalurkan, Mudah-mudahan Tepat Sasaran

antuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III segera disalurkan. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta penyaluran JPS yang terakhir ini dilakukan tanpa cela.

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7

Kompak Lawan Korona, Kelurahan Cakra Timur Bertahan di Zona Hijau

Kelurahan Cakranegara Timur patut dicontoh. Saat keluarahan lain di Kota Mataram zona merah Covid-19, justru Cakra Timur berada pada zona hijau. Strategi para pemimpin di wilayah ini membuat virus Korona tak berani mendekat. Apa resepnya?

Berkurban di Masa Korona, Ini Fatwa MUI

Jumat (10/7) malam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru bernomor 36/2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. MUI di antaranya meminta kegiatan penyembelihan tidak tekonsentrasi pada saat Idul Adha saja.

Batal Berangkat, 16 Jamaah NTB Tarik Ongkos Haji

Karena ibadah haji ditiadakan, 16 orang jamaah calon haji (JCH) asal NTB menarik ongkos haji yang telah dilunasi. ”Masing-masing lima orang dari Mataram, Lombok Barat, Sumbawa, dan satu orang dari Bima,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag NTB H Ali Fikri, Jumat (10/7).

Paling Sering Dibaca

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Duka di Lombok Utara, Suami Tewas Tergantung, Istri Tergeletak di Ranjang

Warga Dusun Sumur Jiri, Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, geger. Pasangan suami istri (pasutri) berinisial S, 25 tahun dan R, 20 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya, Minggu malam (5/7).

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Pakai Narkoba, Satu Anggota Polisi Ditangkap di Mataram

Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB menangkap jaringan narkoba di salah satu hotel di mataram dua pekan lalu. Sebanyak empat orang berinsial E, LA, AD, dan SL. “E adalah polisi aktif, LA dan AD pecatan polisi, SL warga sipil,” kata Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, kemarin (10/7).

PKS Berpeluang Kocok Ulang Figur di Pilbup Lombok Tengah

Peta kekuatan politik Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Lombok Tengah (Loteng) tampak berimbang. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan PKS bekerja sama dengan Olat Maras Institute (OMI).
Enable Notifications.    Ok No thanks