alexametrics
Rabu, 12 Agustus 2020
Rabu, 12 Agustus 2020

Kasus Tanah Pecatu, Kades Lembuak Narmada Dilaporkan Polisi

MATARAM-Kades Lembuak, Narmada, Lombok Barat (Lobar), Kamarudin Zaelani dilaporkan ke polisi. Hal ini terkait tudingan penjualan  tanah pecatu. ”Kita laporkan dugaan tindakan suap dan pemufakatan jahat atas menjual tanah pecatu di Desa Lembuak,” kata penasihat hukum warga Desa Lembuak, L Anton Hariawan, Rabu (29/7).

Dia melapor bersama sejumlah kepala dusun (Kadus), perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan beberapa warga. Mereka melapor ke Ditreskrimsus Polda NTB. ”Laporan kami mengenai pasal 12 huruf A dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Di dalam laporan tersebut disebutkan, Desa Lembuak memiliki tanah pecatu seluas 13 are. Tanah tersebut sudah dikuasai selama 53 tahun. ”Lahan tersebut juga masih terdaftar menjadi aset desa di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Dan selama itu, lahan persawahan itu diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

Namun, tanah tersebut dijual dengan harga Rp 250 juta per are ke Akmaludin secara diam-diam. Dalam psoses pembelian tanah itu, Akmaludin dan Kades menandatangani nota kesepahaman tentang perjanjian kerjasama. ”Perjanjian itu dibuat pada 2 April 2020 lalu,” jelasnya.

Isi perjanjiannya Kamarudin Zaelani berkewajiban menjual tanah tersebut dan akan mendapatkan imbalan 50 persen dari hasil penjualan tanah tersebut. ”Bukti perjanjian itu sudah kita serahkan ke polisi yang menerima kami saat melakukan pelaporan,” ujarnya.

Anton menjelaskan, sejauh ini kades baru menerima uang muka Rp 120 juta dari Akmaludin. Pemberian uang muka itu melalui transfer. ”Bukti transfer uangnya ada kok. Bukti itu sudah kita lampirkan di dalam laporan itu,” bebernya.

Akmaludin yang sudah melakukan pembayaran uang muka langsung memasang pelang  bertuliskan tanah tersebut di kavling. Selain itu, Akmaludin juga menambah tanah urug di luasan tanah pecatu tersebut.

Kondisi itu membuat masyarakat semakin emosi. Lalu melakukan aksi demonstrasi ke kantor desa. ”Karena, beberapa masyarakat tidak terima tanah pecatu itu dijual,” ujarnya.

Sehingga terjadilah mediasi. Saat mediasi dihadiri kades dan Akmaludin selaku pembeli tanah.  ”Kami mempertanyakan ke Akmaludin, apa alas haknya melakukan penjualan dan mengurug tanah,” jelas Anton.

Akmaludin langsung menunjukkan bukti transfer uang muka pembayaran tanah. ”Uang itu ditransfer langsung ke rekening Kades,” bebernya.

Dia meminta kepada penyelidik Ditreskrimsus Polda NTB untuk mengusut tuntas penjualan tanah pecatu tersebut. ”Ini jelas melanggar hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kades Lembuak Kamarudin Zaelani menepis dirinya telah menjual tanah pecatu ke Akmaludin. Terjadinya jual beli di lahan seluas 13 are tersebut karena ada seorang warga bernama Ardiah mengklaim sebagai pemilik lahan. ”Saat datang ke kantor desa dia menunjukkan pipil garuda, dan surat lain yang menunjukkan alas hak kepemilikan Ardiah,” kata Kamarudin.

Selanjutnya, Ardiah dan Akmaludin bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk menjual lahan tersebut. Ditetapkan harga Rp 120 juta per are. “Sehingga terjadilah penjualan tanah dengan sistem kavling,” ujarnya.

Namun, saat dipasangkan pelang muncul protes dari warga. Karena, warga menganggap itu adalah tanah pecatu. ”Ya, disitulah kita melakukan mediasi,” ungkapnya.

Pihaknya sudah meminta data ke Kaur Umum Desa terkait tanah tersebut. Namun, sampai saat ini tidak terdaftar sebagai tanah pecatu. ”Tidak ada terdaftar,” ujarnya.

Kamarudin mengaku  sudah  bersurat tiga kali ke BPKAD untuk memastikan apakah tanah tersebut terdaftar sebagai aset desa atau daerah. ”Saya cek langsung ke BPKAD. Jawaban dari BPKAD tanah itu tidak terdaftar,” bebernya.

Karena, Ardiah saat ini yang membawa alas hak sehingga melakukan jual beli dengan Akmaludin sehingga muncul gejolak. ”Saya berusaha mendamaikan. Untuk memastikan alas hak yang dimiliki Ardiah perlu dibuktikan di Pengadilan. Nanti hakim yang memutuskan. Saya tidak bisa memutuskan itu asli atau palsu. Apakah tanah itu tanah pecatu atau tidak,” ungkapnya.

Terkait dengan uang muka yang masuk ke rekeningnya itu ia berkilah hanya titipan saja. Titipan atas pembayaran Akmaludin untuk bekerjasama dalam proses penjualan tanah yang dikavling. ”Itu bukan uang muka. Tetapi uang untuk proses perikatan yang dijalankan antara Akmaludin dengan Ardiah,” bebernya.

Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah mengaku sudah menerima laporan tersebut. ”Kita harus pelajari terlebih dahulu laporan itu,” kata Haris singkat. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lawan Korona di Lombok tengah Lockdown Dusun Tetap Jadi Pilihan

Pencegahan penularan covid-19 di Lombok Tengah terus dilakukan pemkab. “Harapannya, jangan ada lagi yang positif,” kata sekretaris gugus tugas Covid-19 Murdi pada Lombok Post, Senin (10/8).

Kabar Baik, Pemerintah Izinkan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Pemerintah telah membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hanya saja, rekrutmen terbatas pada tenaga kerja terlatih sektor formal.

Tempat Hiburan di Lobar Tak Patuh Cegah Korona, Dewan : Segel Saja!

DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi atensi penerapan protokol pencegahan covid. Terutama untuk tempat hiburan malam. ”Kami support penegak hukum dan pemerintah. Kalau ada yang membandel, segel saja,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Senin (10/8).

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.

FK Unram Prediksi Puncak Penularan Korona di NTB Bulan Ini

Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sempat memprediksi Bulan Agustus ini menjadi puncak pandemi Covid-19. Namun, trend Covid-19 justru perlahan menurun.

Bantu Siswa Belajar, Masjid Al-Falah Monjok Siapkan Internet Gratis

Inovasi Takmir Masjid Al-Falah Kelurahan Monjok patut ditiru. Terutama oleh takmir masjid di Kota Mataram. Karena, mereka menyiapkan internet gratis bagi siswa dan mahasiswa yang saat ini sedang menerapkan metode belajar dalam jaringan (daring).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks