Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

Penyidikan Perkara Lahan Pemprov di Gili Trawangan Disupervisi Kejagung

MATARAM-Kejaksaan Agung (Kejagung) berkomitmen menyelesaikan perkara lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan. Kasus yang sudah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sejak 2020 itu, kini menjadi perhatian dan dibahas saat Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berkunjung, kemarin (29/11). “Kalau lambat penanganannya akan kami lakukan supervisi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung I Ketut Sumedana.

Awalnya kasus tersebut ditangani bidang Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan lahan seluas 65 hektare yang sebelumnya dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Selanjutnya proses penyelidikan dilakukan bidang Intelijen. Setelah ditemukan perbuatan melawan hukum (PMH) kasus tersebut dialihkan penanganannya ke bidang Pidana Khusus (Pidsus).

Sumedana mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi terkini dari penyidik. Dipastikan penanganan kasus tersebut masih berjalan. “Masih proses pemeriksaan saksi,” ujarnya.

Baca Juga :  Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Sebelumnya penyidik menemui kendala karena sejumlah saksi enggan memberikan keterangan. Kejagung kemudian meminta penyidik melakukan jemput bola. “Apabila ada saksi yang tidak mau memenuhi panggilan, Jaksa Agung memerintahkan penyidik untuk segera melayangkan panggilan paksa,” tandasnya.

Kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan Sprindik Kepala Kejati NTB Nomor: Print-02/N.2/Fd.1/02/2022 tanggal 9 Februari 2022. Namun sejak masuk penyidikan, pemeriksaan saksi baru dilaksanakan pada 25 Oktober 2022 lalu.

Pemeriksaan saksi ini sebelumnya terungkap sesuai adanya surat panggilan saksi bernama Marwi yang diterbitkan Kejati NTB dengan Nomor: SP-1116/N.2.5/Fd.1/10/202 tanggal 21 Oktober 2022.

Dalam surat yang ditandatangani Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Ely Rahmawati, meminta Marwi hadir menghadap tim penyidik Ema Mulyawati pada Selasa (25/10). Lokasi pemeriksaan Marwi sebagai saksi tertulis di Polsek Pemenang, Lombok Utara.

Baca Juga :  Polda NTB Segera Gelar Perkara Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi di Bima

Sebelumnya, Marwi yang dikonfirmasi atas pemeriksaan jaksa mengakui dirinya menduduki lahan seluas 3 are. Dia mendirikan rumah dan tempat usaha.

Lahan yang tercatat sebagai aset Pemprov NTB itu sudah dia huni sejak kecil. Alasan dia bersama keluarga menduduki lahan karena dulunya seperti hutan, tidak bertuan.

Dia pun menyadari penguasaan lahan tersebut tanpa ada alas hak kepemilikan. Hanya berbekal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas usaha toko miliknya.

Sumedana menyarankan agar masyarakat juga turut melakukan pengawalan kasus ini. Sejauh mana proses penanganannya. “Media massa tetap memantau perkembangan dari penanganan perkara ini,” imbaunya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks