alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Sengeka Lahan Gedung Wanita NTB, Jaksa Tuding Bukti Penggugat Palsu

MATARAM-Sengketa lahan Gedung Wanita dan Kantor Bawaslu NTB tinggal menunggu putusan. Pekan lalu, persidangan sudah menyampaikan kesimpulan. “Tinggal putusan saja perkara itu. Rabu (12/8) ini putusannya,” kata KasI Perdata Bidang Datun Kejati NTB, Mansyur, Sabtu (8/8).

Pada perkara itu, Pemprov NTB menjadi tergugat. Made Singarsa bertindak sebagai penggugat.

Dia selaku jaksa pengacara negara mewakili Pemprov NTB sebagai tergugat dalam perkara itu sudah menarik kesimpulan. ”Salah satu simpulan kita seharusnya pihak penggugat juga menggugat PT PN (Perkebunan Nusantara) X Surabaya dalam perkara itu,” jelasnya.

Karena lanjutnya, Pemprov NTB mendapatkan aset tersebut dari PT PN X Surabaya. Pemprov NTB telah membeli lahan tersebut tahun 2001 silam. ”Pembayaran pembebasan lahan itu melalui anggaran APBD,”  bebernya.

Bukti surat pembayaran Pemprov sudah diberikan ke majelis hakim. ”Bukti itu menjadi penguat kalau Pemprov telah membeli tanah tersebut di PT PN X Surabaya,” ungkapnya.

Dari data SIPP PN Mataram,  dalam petitum penggugat disebutkan, kalau dirinya memiliki bukti kepemilikan lahan. Dasarnya, adanya pipil  Garuda Nomor 97, Percil Nomor 118, kelas II, Nomor buku pendaftaran huruf C 116 tertanggal 29 November tahun 1957 atas nama Ida Made Meregeg atau orang tua dari penggugat, Made Singarsa. ”Ya, pengakuannya mereka memiliki pipil Garuda,” bebernya.

Namun, untuk membuktikan bukti kepemilikannya, Mansyur sudah berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Barat  (Lobar). Apakah Pipil Garuda yang dimiliki penggugat terdaftar di arsip Pemkab Lobar atau tidak. ”Indikasinya, pipil Garuda yang dimiliki penggugat palsu,” terangnya.

Mengapa palsu?. Mansyur sudah menghadirkan bukti pembanding. Ternyata pendaftaran Pipil Garuda tahun 1957  sudah menggunakan ejaan Suwandi. ”Tetapi, Pipil Garuda yang dimiliki penggugat menggunakan ejaan Van Ophuijsen,” kata dia.

Ejaan Suwandi diresmikan 17 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan kala itu. Menggantikan ejaan Van Ophuijsen.

Tak hanya itu, spesimen tandatangan dan stempel dengan surat lain yang dimiliki Pemkab Lobar berbeda dengan stempel di bukti surat yang dimiliki penggugat. ”Saya menduga surat itu (milik penggugat) palsu,” ujarnya.

Mansyur mendengar kabar, kalau Pemkab Lobar bakal melaporkan penggugat ke aparat penegak hukum terkait dugaan pemalsuan surat. ”Saya dengar begitu. Tetapi, saya belum tahu pasti, Pemkab Lobar melaporkan atau tidak,” bebernya.

Diketahui, dalam petitumnya, penggugat menganggap lahan gedung wanita dan gedung Bawaslu itu merupakan peninggalan pasangan suami isteri Ida Made Meregeg dan Ida Ayu Geriye. Made Meregeg telah meninggal Tahun 1981 dan isterinya 1985 di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Labuapi, Lombok Barat (Lobar).  (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks