LombokPost – Fenomena prostitusi anak di Kota Mataram kian mengkhawatirkan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati menyebut gaya hidup hedonis dan tekanan pergaulan sebagai pemicu utama.
Menurutnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu rentan terjerumus ke dalam praktik prostitusi seperti open BO karena dorongan untuk tampil "gaul".
“Banyak anak dari keluarga tidak mampu justru terjerumus karena ingin terlihat ‘gaul’. Mereka terpengaruh teman-temannya yang tampil mewah, pingin beli HP yang ada boba-boba-nya. Padahal kondisi ekonomi keluarganya tidak mendukung,” ujar Nyayu.
Ia menambahkan, penggunaan gawai tanpa pengawasan orang tua juga menjadi pintu masuk bagi berbagai pengaruh buruk.
Aplikasi di ponsel, bahkan yang tampak sepele seperti game, dapat mendorong anak-anak mencari uang secara instan.
Anak-anak usia sekolah dasar pun kini berisiko, karena perubahan fisik membuat mereka tampak lebih dewasa dari usia sebenarnya.
“Padahal usianya masih sangat muda, tapi karena tubuhnya besar, orang mengira mereka sudah dewasa,” katanya.
Lebih lanjut, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti bahaya perkawinan usia anak.
Ia menyinggung kasus tragis yang baru-baru ini terjadi, di mana seorang bayi berusia dua bulan mengalami kekerasan fisik dari ayah kandungnya.
“Saat bayi itu sedang rewel dan disusui ibunya, si ayah yang emosinya tak terkendali langsung memukul bagian mata, ubun-ubun, dan dada bayi hingga anak itu menangis tanpa suara,” jelasnya.
Bayi malang tersebut kini dirawat intensif di RSUD Kota Mataram. Berat badannya berangsur membaik berkat perawatan penuh kasih sayang. Kasus ini, kata Nyayu, menjadi cerminan nyata dampak dari pernikahan dini.
“Keduanya belum matang, baik secara emosional maupun finansial. Ini yang kemudian berdampak buruk pada anak yang dilahirkan,” ungkapnya.
Nyayu menegaskan, persoalan prostitusi anak dan perkawinan dini bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan pekerjaan rumah seluruh elemen masyarakat.
“Kita tidak boleh saling menyalahkan. Ini saatnya bergandengan tangan, hadir bersama, dan memastikan anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat,” pungkasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada LPA atau sekolah. Diperlukan kerja kolektif dan sistematis dari orang tua, tokoh masyarakat, sekolah, aparat penegak hukum, hingga pemerintah daerah.
“Pemerintah Kota Mataram harus hadir secara nyata, buka ruang edukasi publik secara masif. Edukasi tentang seksualitas sehat dan penguatan nilai moral harus jadi bagian dari strategi besar,” ujar Nyayu.
Berdasarkan data LPA, tren kekerasan terhadap anak di Kota Mataram tahun ini mengalami peningkatan. Jenis kekerasan yang dilaporkan mencakup sodomi, inses, pelecehan seksual, hingga praktik komersialisasi anak melalui open BO.
“Banyak di antaranya berlangsung di lingkungan yang semestinya aman, seperti sekolah dan rumah,” tandasnya. (chi/r7)