LombokPost – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram HM Zaini, menilai ada upaya yang secara tidak langsung menyingkirkan peran legislatif dalam proses pembangunan daerah. Ia menyebut kondisi ini seperti “kudeta program”, di mana eksekutif seolah menjadi satu-satunya pihak yang berhak menentukan arah kebijakan anggaran.
“Saya kira ini seperti kudeta program. Seolah-olah hanya eksekutif yang boleh memikirkan program pembangunan,” tegas Zaini, Jumat (7/11).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, mekanisme penyusunan anggaran daerah seharusnya dijalankan secara bersama antara Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Mataram. Namun hingga kini, pertemuan formal antar dua lembaga itu belum pernah dilakukan. “Kita belum bertemu, belum bahas kemampuan fiskal, tapi sudah ada yang bicara soal penghematan. Ini kan aneh,” katanya.
Zaini menilai, pembahasan anggaran tidak boleh dilakukan sepihak. Ia mengingatkan agar semangat efisiensi tidak dijadikan alasan mengebiri fungsi legislatif. “Kalau pemerintah ingin berjalan sendiri, ya untuk apa ada DPRD? Ini bukan monarki,” ucapnya.
Ia juga menyinggung informasi bahwa nilai Pokir anggota dewan dikosongkan dalam draft awal pembahasan anggaran. Menurutnya, langkah itu bukan hanya teknis, tapi juga mengandung pesan politik yang tidak sehat. “Kami mendengar Pokir dikosongkan, nilainya jadi nol. Ini seperti memotong fungsi kami dalam menyalurkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Zaini menegaskan, reses yang dilakukan dewan adalah bentuk penyerapan aspirasi rakyat yang sah menurut undang-undang. “Aspirasi yang kami bawa dari reses itu adalah suara rakyat. Jadi kalau dihapus, berarti suara masyarakat juga dihapus,” katanya.
Ia memperingatkan agar tidak ada ego sektoral antara eksekutif dan legislatif. Hubungan yang harmonis, katanya, adalah kunci agar pembangunan berjalan baik. “Kalau semua berjalan sendiri-sendiri, dampaknya pasti ke masyarakat. Selama ini Mataram maju karena kita solid,” ucapnya.
Menurut Zaini, kerja sama yang telah terjalin baik antara pemerintah dan DPRD selama ini tidak boleh dirusak oleh isu-isu politik sesaat. “Kalau kita mulai saling menuding, saling intip kesalahan, yang rugi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, setiap kebijakan harus berlandaskan prinsip trias politika yang menjamin keseimbangan kekuasaan. “Eksekutif dan legislatif itu dua sisi mata uang yang sama. Kalau satu dipotong, pembangunan juga pincang,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Zaini berharap rapat resmi antara Banggar dan TAPD pekan depan menjadi momentum untuk mengembalikan sinergi antarlembaga. “Kita ingin kembali ke jalur dialog. Jangan sampai ego sektoral mematikan semangat membangun Kota Mataram,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin