LombokPost - Di tengah ambisi besar mengejar target zero stunting, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram justru menemukan adanya empat kasus baru stunting di wilayahnya.
Penambahan kasus ini menjadi sinyal bagi jajaran pemerintah untuk memperketat pengawalan dan intervensi, terutama pada kelompok keluarga berisiko agar rantai kasus baru bisa benar-benar diputus.
“Se-NTB kita paling sedikit. Kalau daerah lain ada yang bertambah sampai 100 kasus, kita cuma empat. Ini membuktikan penanganan kita sudah di jalur yang tepat,” kata Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram Carnoto.
Berdasarkan evaluasi terbaru Pemerintah Provinsi NTB, prevalensi stunting di Kota Mataram saat ini berada di level 6,57 persen atau mencakup sekitar 1.100 jiwa lebih.
Baca Juga: Desa Pemenang Barat Turunkan Stunting melalui Program Sambang Bebeaq
Angka ini menempatkan Mataram sebagai daerah dengan tingkat stunting terendah di Bumi Gora. Kendati demikian, temuan kasus baru tetap menjadi atensi khusus bagi tim di lapangan.
Carnoto menepis anggapan, pemerintah kecolongan dengan munculnya kasus baru tersebut. Ia menjelaskan, stunting merupakan masalah kompleks yang tidak selalu disebabkan oleh faktor gizi semata, melainkan bisa dipicu oleh penyakit penyerta atau bawaan sejak lahir.
Ia membedakan antara stunting sehat yang dapat dikoreksi melalui intervensi gizi selama 90 hari, dan stunting sakit yang membutuhkan penanganan medis intensif.
“Kami upayakan agar kasus-kasus ini segera tertangani sehingga progres penurunan tetap berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Guna mencegah lahirnya bayi stunting baru, DP2KB kini menggeser fokus utama pada langkah preventif dengan menyasar Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
Strategi ini dilakukan melalui pengawalan ketat terhadap kriteria 4T, yakni Terlalu dekat jarak kelahiran, Terlalu sering melahirkan, terlalu muda hamil, dan Terlalu tua saat hamil.
Selain itu, intervensi diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membidik tiga kelompok utama atau disebut B3 yakni Ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita non-PAUD.
Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penyuluh KB (PKB) dikerahkan untuk memastikan pendampingan tepat sasaran, terutama pada masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Baca Juga: Bupati Lotim Minta Program 2027 Tepat Sasaran, Jembatan Putus Jadi Prioritas
Terkait dinamika data, Carnoto mengakui adanya selisih antara rilis Provinsi sebesar 6,57 persen dengan data E-PPGBM Dinas Kesehatan Kota Mataram per Oktober 2025 yang justru lebih rendah di angka 5,84 persen. Namun, perbedaan data tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah daerah.
“Data memang dinamis. Bagi kami, fokusnya tetap sama: tahun 2026 Mataram harus bebas stunting. Jangan sampai ada anak Mataram yang stunting lagi,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Emirald Isfihan mengatakan, pravelensi stunting di Kota Mataram tersisa 5,8 persen.
Editor : Marthadi