LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah mematangkan persiapan pembangunan fisik Kantor Wali Kota Mataram.
Saat ini, fokus utama tertuju pada penentuan pemenang lelang Manajemen Konstruksi (MK) yang akan mengawal proyek strategis ini dari awal hingga tuntas.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Mataram Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan, proses seleksi kini berada dalam tahap evaluasi intensif. Iqbal menyebutkan saat ini terdapat tiga kandidat kuat yang sedang dievaluasi.
“Pemenangnya belum ada, masih lanjut evaluasi teknis dan biaya. Daftar pendek (shortlist) kemarin terakhir itu ada tiga perusahaan,” kata Iqbal.
Baca Juga: Ornamen Lokal dan Mitigasi Banjir Jadi Catatan Bale Mentaram
Berdasarkan dokumen Pengumuman Hasil Prakualifikasi nomor 09/POKJA-BPBJ/ DPUPR-MK.KNTR_WLKTA/II/2026, sebelumnya telah ditetapkan shortlist penyedia jasa yang lolos seleksi awal. Dalam dokumen tertanggal 13 Februari 2026 tersebut, terdapat tiga perusahaan besar asal Jakarta yang bersaing ketat, yaitu PT Artefak Arkindo, PT Ciriajasa Cipta Mandiri, dan PT Kanta Karya Utama.
Iqbal memaparkan, anggaran untuk jasa Manajemen Konstruksi ini mencapai miliaran rupiah dan dirancang untuk jangka panjang karena sifat proyeknya yang tahun jamak. Dengan sistem kontrak satu paket ditentukan sekarang untuk mengawal proyek selama tiga tahun ke depan.
“Nilai anggaran MK itu dekitar Rp 5,8 miliar. Direncanakan untuk masa kerja selama tiga tahun,” jelasnya.,
Pemkot menargetkan pemenang lelang sudah bisa diputuskan sebelum hari raya Idulfitri. Hal ini dilakukan agar proses sinkronisasi dengan dinas teknis terkait bisa segera berjalan sehingga pembangunan fisik dapat terlaksana sesuai jadwal.
Baca Juga: LPS Mencatat Jumlah Rekening di NTB Terus Meningkat, Simpanan Warga Terjamin
Peran MK dalam proyek ini sangat krusial sebagai tangan kanan pemerintah untuk memastikan kualitas bangunan, ketepatan waktu, dan efisiensi anggaran dalam pembangunan Kantor Wali Kota yang baru tersebut.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning menegaskan, pentingnya peran MK dalam memastikan efisiensi anggaran fisik yang mencapai puluhan miliar rupiah. Lale menekankan bahwa plafon anggaran fisik sebesar Rp 58 miliar tidak akan langsung dilelang sebelum melalui meja review tim MK yang terpilih nanti.
“Saya akan berkontrak dengan pemenang MK-nya siapa. Setelah itu, baru nanti mereka akan bekerja untuk me-review RAB dan penyiapan dokumen lelang untuk fisik pekerjaan,” terangnya.
Editor : Marthadi