LombokPost - Gelombang penolakan terhadap kerja sama internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mulai pecah di tingkat lokal.
Solidaritas Perempuan (SP) Mataram secara tegas menyatakan sikap menolak keras perjanjian Board of Peace (BOP) dan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai bakal mencekik kedaulatan negara dan memperparah kemiskinan perempuan di akar rumput.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Mataram, Ida Hidayati, menegaskan bahwa skema BOP tak lebih dari agenda geopolitik Donald Trump untuk ekspansi kekuasaan di Timur Tengah, tanpa memedulikan hak-hak bangsa Palestina.
Mencederai Konstitusi dan Kedaulatan
Menurut Ida, keterlibatan Indonesia dalam BOP sangat kontras dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. Narasi "perdamaian" yang diusung dianggap palsu karena mengabaikan realitas penjajahan Israel atas Palestina.
"Ini adalah bentuk lain dari penjajahan berkedok perdamaian. Indonesia yang selama ini pro-Palestina seharusnya tidak memberikan legitimasi politik bagi skema yang mengaburkan realitas kolonialisme," tegas Ida dalam keterangan resminya.
Militerisasi wilayah konflik akibat agenda ini juga disorot karena memicu kerusakan lingkungan dan emisi karbon, di mana perempuan selalu menjadi pihak paling terdampak saat krisis terjadi.
Ketimpangan ART: 214 vs 9 Ketentuan!
Tak hanya soal politik dunia, SP Mataram juga membidik perjanjian dagang ART yang dinilai sangat timpang. Bayangkan saja, Indonesia diwajibkan memenuhi 214 ketentuan, sementara Amerika Serikat hanya menjalankan 9 ketentuan.
Ketidaksertaraan ini dianggap sebagai bom waktu bagi ekonomi nasional. Liberalisasi perdagangan ini diprediksi akan membuat pasar dalam negeri kebanjiran barang impor murah dari Negeri Paman Sam.
"Petani, nelayan, dan pelaku UMKM kita di desa-desa akan terhimpit. Produk lokal kita kalah saing secara harga dan strategi pemasaran. Banyak usaha kecil yang bakal gulung tikar karena rakyat dibuat ketergantungan pada produk impor," lanjutnya.
Ancaman Nyata Bagi Perempuan Mataram
Ida mengingatkan bahwa dampak paling menyakitkan akan dirasakan oleh perempuan kelas menengah ke bawah. Ekspansi industri skala besar akibat perjanjian ini berpotensi memicu alih fungsi lahan dan konsentrasi kepemilikan tanah di tangan segelintir pihak.
Akibatnya, perempuan akar rumput kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan di sektor pertanian dan pengolahan pangan lokal. Hal ini dikhawatirkan memaksa perempuan bermigrasi menjadi tenaga kerja di luar negeri dengan risiko tinggi tanpa perlindungan memadai.
Resah, Emak-emak Mulai Stok Makanan
Minimnya informasi transparan dari pemerintah pusat mengenai detail perjanjian ini juga mulai memicu keresahan sosial di Mataram. SP Mataram mencatat ada kecenderungan warga, terutama kaum ibu, mulai merasa was-was akan dampak perang dan kelangkaan bahan pokok.
"Jika kondisi ini dibiarkan, bisa memicu panic buying dan perebutan kebutuhan pokok di pasar maupun swalayan. Negara harus hadir memastikan kebijakan internasional itu berpihak pada rakyat, bukan justru menambah beban kemiskinan," pungkas Ida.
Editor : Kimda Farida