LombokPost – Upaya penanganan banjir di ibu kota Provinsi NTB mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram dipastikan memperoleh bantuan anggaran sebesar Rp 25 miliar melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I.
Anggaran jumbo tersebut dialokasikan khusus untuk program normalisasi di dua aliran sungai utama yang selama ini menjadi titik rawan luapan air.
“Anggaran ini difokuskan untuk meminimalisasi risiko banjir di wilayah perkotaan ke depan. Kita tahu dua aliran ini memiliki beban debit air yang tinggi saat musim penghujan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning.
Baca Juga: Pal Batas Sungai Masuk ke Dalam Rumah, Dewan Ismul: Ini Darurat Tata Ruang
Lale menjelaskan, bantuan tersebut terbagi untuk dua titik krusial. Yakni, normalisasi Sungai Ancar dengan plot anggaran sebesar Rp 10 miliar dan Kali Unus sebesar Rp 15 miliar.
Besarnya alokasi anggaran tersebut bukan tanpa alasan. Program normalisasi tahun ini mencakup pekerjaan fisik yang cukup berat, mulai dari pengerukan sedimen atau pendangkalan sungai hingga pembangunan kembali tebing sungai yang rusak. Kerusakan tersebut merupakan dampak dari banjir besar yang melanda Kota Mataram pada 6 Juli 2025 lalu.
Terkait panjang pengerjaan secara rinci, Lale mengaku belum bisa menyebutkan angka pastinya. Pasalnya, pengerjaan dilakukan secara parsial pada titik-titik yang mengalami kerusakan parah dan lokasi yang dinilai paling rawan berdasarkan hasil mitigasi bencana.
“Pengerjaannya tidak full dari hulu ke hilir, melainkan pada titik-titik (spot) yang rusak dan rawan. Ini adalah langkah mitigasi yang paling efektif untuk saat ini,”tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot hanya bertindak sebagai penerima manfaat. Seluruh proses tender hingga pengerjaan fisik dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui BWS. Skema ini membuat Pemkot menerima aset dalam bentuk barang jadi setelah pengerjaan usai.
Meski demikian, Dinas PUPR tetap mengambil peran aktif dalam sisi teknis di lapangan. Koordinasi intensif terus dijalankan untuk memastikan pemetaan lokasi penanganan benar-benar tepat sasaran.
“Kami terus berkoordinasi dengan BWS untuk memantau pemetaan lokasi yang paling mendesak untuk ditangani. Kami yang paling tahu kondisi di lapangan, jadi masukan dari daerah sangat penting,”jelasnya.
Lale menambahkan, banjir pada Juli tahun lalu memang menyisakan pekerjaan rumah yang cukup banyak. Selain tebing sungai yang longsor, sejumlah saluran drainase dan irigasi di berbagai sudut kota juga mengalami penurunan fungsi. Titik-titik penyumbatan akibat sampah dan sedimen harus segera dikeruk agar debit air saat cuaca ekstrem dapat mengalir maksimal ke muara.
Unthk mendukung penanganan fasilitas yang bersifat mendesak dan tidak terakomodir oleh anggaran pusat, Pemkot juga menyiapkan dana pendamping.
“Untuk penanganan fasilitas yang sifatnya urgent, kami menggunakan anggaran dari APBD Perubahan Kota Mataram sebesar Rp 7 miliar,” ungkapnya.
Melalui sinergi anggaran antara pusat dan daerah ini, Pemkot optimis penataan aliran sungai akan berjalan maksimal.
“Ya semoga dengan normalisasi ini, fungsi sungai, drainase, dan irigasi kembali optimal. Sehingga ketika terjadi peningkatan debit air atau cuaca ekstrem, warga tidak lagi dihantui rasa waswas akan banjir kiriman,” pungkas Lale.
Editor : Redaksi Lombok Post