alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Bank NTB Syariah Tingkatkan Kerja Sama PKO dan PKS

MATARAM-PT Bank NTB Syariah menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga sekaligus. Disaksikan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, penandatanganan kerja sama dilakukan di Pendopo Gubernur, kemarin (28/2). Kerja sama tersebut untuk memberikan kemudahan kepada customer.

”Bank NTB Syariah sebagai bank daerah mempunyai tugas penting dan strategis memberi kemudahan masyarakat NTB. Inilah tujuan kerja sama kami,” kata Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H Kukuh Rahardjo saat memberikan sambutan.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani Bank NTB Syariah yakni kerja sama operasional (PKO) dengan Pusat Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wujudnya adalah kemitraannya menyalurkan dana program pembangunan perumahan bersubsidi Tahun 2019 di Provinsi NTB.

”Rumah saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kami akan memberi kemudahan dalam membeli rumah bagi masyarakat NTB,” lanjut Kukuh.

Dijelaskannya, kerja sama dengan PPDPP Kementerian PUPR tersebut bagian dari upaya mendorong program pemerintah. Khususnya dengan program KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang tujuannya menyediakan pembiayaan pemilikan rumah tinggal.

”Dengan ada kerja sama ini akan membantu masyarakat yang belum memiliki rumah jadi memiliki rumah,” tambah Kukuh.

Selain PKO, pada saat yang sama, Bank NTB Syariah juga menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). Di antaranya kerja sama tripartit PPDPP dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Ada juga kerja sama bipartit dilakukan dengan PT SMF. Selain itu, kerja sama co branding kartu pembiayaan BNI Syariah dengan Bank NTB Syariah.

Penandatanganan seluruh kerja sama disaksikan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, dan ketua asosiasi pengusaha di NTB, serta sejumlah mitra Bank NTB Syariah.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam naskah kerja sama yang ditandatangani perwakilan masing-masing lembaga. Kementerian PUPR diwakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Heripoerwanto. SMF dilakukan oleh Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo. BNI Syariah diwakilkan Direktur Keuangan dan Operasional Bank BNI Syariah Wahyu Avianto. Sedangkan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah hadir selaku pemegang saham PT Bank NTB Syariah.

Gubernur Zulkieflimansyah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPD NTB, yang disebutnya tiada henti berkontribusi dan memberikan pemikiran kepada daerah. Khususnya setelah gempa bumi yang dampaknya masih dirasakan hingga kini.

”Mudah-mudahan kerja sama seperti ini lebih banyak lagi di NTB. Ini untuk mendorong pemulihan ekonomi pascagempa,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menceritakan kunjungan ke Malaysia. Lombok kini semakin terkenal bukan hanya sisi pariwisatanya. Tetapi karena kehadiran sirkuit MotoGP yang saat ini menjadi magnet luar biasa. Dia mengungkapkan, adanya sport tourism harus didukung dengan fasilitas nomor satu juga.

”Saya berharap, Kementerian PUPR tidak keberatan terus dikunjungi demi melengkapi fasilitas pendukung penyelenggaraan MotoGP,” ujarnya.

Perwakilan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto mengatakan, program Satu Juta Rumah adalah terusan program pembangunan ratusan ribu rumah. Program ini telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan gerakan bersama pemerintah daerah, perbankan, masyarakat menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini bentuk dukungan dari pemerintah. Sedangkan Kementerian PUPR telah menyiapkan fasilitas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

”Program meliputi subsidi perumahan, subsidi bantuan uang muka, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), penurunan pajak penghasilan (PPH) dan lainnya,” jelasnya.

Tahun 2019, Kementerian PUPR menargetkan penyaluran rumah subsidi sebanyak 2.000 unit melalui Bank NTB Syariah. Dengan disalurkan melalui bank daerah maka akan dapat berkontribusi besar ke daerah.

”Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama-sama sukseskan program satu juta rumah,” tuturnya.

Direktur Keuangan dan Operasional Bank BNI Syariah Wahyu Avianto menjelaskan, saat ini BNI Syariah dan Bank NTB Syariah bersinergi dalam menerbitkan (kartu pembiayaan) Hasanah Bank NTB Syariah Card.

Tujuan penerbitan sebagai kartu kredit syariah yang didesain khusus untuk pegawai dan nasabah Bank NTB Syariah. Hasanah Bank NTB Syariah Card dengan fiturnya diharapkan dapat mendukung tujuan dari Bank NTB Syariah meningkatkan perekonomian daerah di NTB.

”Semoga dengan adanya kerja sama dapat memberi hasil baik dan kontribusi positif bagi perekonomian bangsa dan masyarakat NTB,” tambahnya.

Dijelaskan BNI iB Hasanah Card yang merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah. Kartunya dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap.

”Kartu ini dapat diterima di seluruh merchant MasterCard dan semua ATM CIRRUS di seluruh dunia,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan SMF membidik pembiayaan KPR bagi 3 ribu aparatur sipil negara (ASN) di NTB dengan menggaet Bank NTB Syariah.

Pembiayaan ini melalui produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB SMF Pasca Bencana yang diinisiasi SMF.

”Pembiayaan ini mulai dilirik oleh ASN yang membutuhkan,” jelasnya.

Produk KPR iB SMF Pasca Bencana adalah program kepemilikan rumah tujuannya mendukung program pemerintah. Terkait pemulihan pemukiman yang terdampak akibat bencana. Melalui fasilitas pembiayaan ini, diharapkan pembangunan kembali rumah rusak di daerah terdampak bencana akan segera terealisasi.

”Produk ini diluncurkan SMF akhir Januari 2019 lalu dengan menggandeng Bank NTB Syariah sebagai Bank penyalur KPR,” tandasnya. (nur/r8/ADV)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks