alexametrics
Senin, 21 September 2020
Senin, 21 September 2020

Tak Patut, Bupati dan Wabup KLU Berselisih

MATARAM–Investasi tambak modern oleh PT Panen Berkat Sejahtera Bersama (PBSB) di Lombok Utara, malah memunculkan polemik terbuka antara Bupati Najmul Ahyar dan Wakil Bupati Syarifudin di media massa. Polemik semacam itu hanya akan merugikan daerah dan masyarakat.

Lombok Utara yang menjadi daerah paling parah terdampak bencana gempa pun kini bisa menorehkan sejarah buruk, lantaran berpotensi tercatat sebagai daerah yang tidak ramah pada investasi. Padahal, investasi adalah instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat.

Anggota DPR RI H Rachmat Hidayat pun angkat bicara terkait polemik terbuka di media massa antara Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tersebut. Menurut Rachmat, tidak seharusnya antara dua kepala daerah yang terikat sumpah jabatan berbeda pandangan terkait adanya investasi di wilayahnya.

Apalagi, Lombok Utara yang notabenanya merupakan daerah terdampak gempa bumi paling parah di NTB, justru saat ini membutuhkan masuknya investasi guna memulihkan situasi perekonomian di wilayah tersebut.

Itu sebabnya, dia sangat menyayangkan pernyataan Bupati KLU dan Wabup yang berbeda sudut pandang dalam menyikapi masuknya investasi di wilayahnya.

“Ini aneh. Di satu sisi Wabup KLU mengatakan pemda telah dzolim. Tapi, Pak Bupati KLU mengaku akan terlebih dahulu mengecek perizinan perusahaan, sehingga jika melanggar maka baru akan ditendang,” ujar Rachmat menjawab wartawan di Mataram,  kemarin (28/2).

Ketua DPD PDIP NTB itu mengaku, pernyataan Bupati Najmul yang cenderung tidak frontal dinilainya sudah tepat. Namun, kondisi berbeda tidak dilakukan Wabup Syarifudin yang dianggap Rachmat, justru melupakan posisi Wabup yang tidak lain merupakan bagian dari pemerintahan di Lombok Utara.

Menurut Rachmat, jika merujuk tata kelola pemerintahan terkait fungsi kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka bupati memiliki otoritas sepenuhnya dalam mengatur tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah. Sementara, wakil bupati hanya bersifat membantu. Terkecuali bupati tidak ada, maka wabup punya peranan.

“Sekali lagi, tidak boleh seorang wakil bupati buat statemen kayak gitu. Pernyataan itu telah menimbulkan kegaduhan di tengah rakyat dan pemerintah,” tandas pria berambut perak ini lantang.

Ia menilai, dampak dari perseteruan terbuka di media massa oleh dua kepala daerah terkait investasi ini telah menimbulkan dampak pada perekonomian di Lombok Utara. Padahal, untuk menggaet investasi, daerah kini sudah sampai pada taraf berlomba-lomba.

“Bagaimana KLU mau bisa maju dan pulih dari situasi sulit pascagempa bumi jika investasi saja dihambat,” tandas Rachmat. Padahal, kata politisi senior NTB ini melanjutkan, seluruh perizinan investasi yang diributkan oleh kedua kepala daerah itu sudah lengkap.

Dari sejumlah dokumen yang dihimpun Lombok Post, terlihat bahwa seluruh dokumen yang diatur dalam persyaratan perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, telah dipenuhi. Perizinan tersebut mulai dari tingkat desa hingga Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

Bahkan, dokumen perizinan terbaru yang diatur tahun 2018 terkait pemanfaatan air laut pun telah dikantongi dan dipenuhi oleh investor. Padahal, perizinan itu bisa diurus setelah tambak beroeprasi. Bukan saat pembangunan seperti saat ini.

Termasuk juga pelepasan tanah yang merupakan aset pribadi kepada negara. Juga sudah dilakukan. Sehingga, sertifikat hak kepemilikan lahan seluas 20 hektare di Desa dusun Lengkukun, desa Kayangan, kecamatan Kayangan, tempat tambak udang modern itu dibangun, telah diubah menjadi sertifikat Hak Guna Usaha.

Dan di sisi lain, investor yang akan mengelola tambak ini adalah putra daerah NTB sendiri yang telah malang melintang berinvestasi di sejumlah daerah di Indonesia. Terakhir, investasi perusahaan ini sudah dilakukan di Lombok Timur dan tambak udang modern di Gumi Patuh Karya itu sudah mulai beroperasi.

Rachmat menjelaskan, dirinya perlu angkat bicara terkait hal ini, lantaran PDIP merupakan salah satu parpol pengusung kedua kepala daerah itu saat Pilkada lalu. Selain itu, pernyataannya kali ini merupakan tanggung jawab dirinya sebagai wakil Lombok Utara dan NTB di DPR RI.

“Jika tidak kita luruskan, maka siapa pun yang melihat perseteruan seperti ini jelas tidak bagus,” ucapnya.

Rahmat pun menduga, berjalan lambatnya proses pemulihan pascabencana di wilayah KLU selama ini, bisa jadi lantaran karena ada perselisihan antara dua kepala daerahnya itu. Padahal, kekompakan pemerintahan, baik antara bupati dan wakil bupatinya sangat diharapkan dalam situasi pemulihan pascabencana saat ini.

Rachmat mengaku, dirinya membaca di media jika Wakil Bupati Lombok Utara mengatakan ada masyarakat yang tidak terima terkait pembangunan tambak udang modern milik PT PBSB itu. Seperti diberitakan Lombok Post 11 Februari lalu, sebelumnya, Wabup juga mengisyaratkan kemungkinan perizinan bisa dicabut manakala ada penolakan. Karena itu, Rachmat pun menduga jika ada demo, maka khalayak pun bisa menduga pula bahwa Wabup ada andil terkait hal tersebut.

“Ini masih sebatas kecurigaan saya dan bukan menuduh,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rachmat meminta agar para pemangku jabatan, di antaranya aparat hukum harus waspada terkait pernyataan Wabup tersebut. Apalagi, jika pemkab KLU melakukan pembatalan izin, maka itu masuk katagori tindakan sepihak. “Itu bisa disebut tindakan kesewenang-wenangan pemerintah,” tandas Rachmat.

Ia berharap, dalam pemerintahan daerah, agar jangan lagi ada saling terpecah belah gara-gara urusan politik. Sebab, yang paling dirugikan adalah masyarakatnya. Terlebih, hal itu dipertontonkan di muka publik melalui media massa.

 “Wajarlah, jika pemulihan pascabencana di KLU diambil oleh TNI bersama Kepolisian saat ini, karena memang faktanya ada persoalan di internal pemerintahannya,” tandas Rachmat.

Padahal, soal perizinan itu adalah urusan rutin pemerintah daerah. Dan terkait investasi, pemerintah daerah harusnya melayani. Siap menjadi daerah yang ramah investasi dengan menyambut baik. Bahkan bila perlu menyiapkan insentif fiskal dan non fiskal. Bukan alih-alih mempersulit dan menghambat. (kus/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

HARUM Goda Pemilih Millenial Lewat Lomba Film Pendek dan E-Sport

Bakal Calon Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mencoba menggoda pemilih milenial. Caranya, dengan menggelar film pendek dan e-sport. "Orang yang menggeluti dunia film tidak banyak. Bagi sebagian orang ini ekslusif. Prosesnya panjang," kata Mohan Sabtu malam (19/9) lalu.

Cerita Shaina Babheer saat Memerankan Sosok Kikin dalam film MOHAN

Shaina Azizah Putri dipilih untuk memerankan sosok Kikin Roliskana dalam film pendek berjudul "Mohan". Ini menjadi tantangan baru bagi dara yang sudah membintangi beberapa sinetron dan FTV nasional ini.

“Menara Eiffel”di Desa Seruni Mumbul Lombok Timur Ramai Pengunjung

Pengelola wisata Denda Seruni, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya tak ingin puas dengan keberhasilannya menyedot wisatawan. Realisasi target PADes Rp 30 juta per bulan harus dapat bertambah.

Bale Mediasi Lotim Damaikan Delapan Perselisihan

SELONG-Permohonan mediasi terus berdatangan ke Bale Mediasi Lotim. “Sudah ada 36 permohonan yang masuk,” kata Koordinator Administrasi Bale Mediasi Lotim Lalu Dhodik Martha Sumarna pada Lombok Post, kemarin (18/9).

Korem 162/WB Gelar Bakti Sosial di KEK Mandalika

Sejumlah kegiatan bakti sosial di gelar Korem 162/WB dalam rangka menyambut HUT TNI ke-75 di Loteng. “Terima kasih TNI karena menggelar salah satu rangkaian HUT-nya, di daerah kami tercinta,” ujar Asisten II Setda Loteng H Nasrun, kemarin (18/9).

Dugaan Korupsi Pembangunan RS Pratama Dompu Segera Naik Penyidikan

Penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Manggelewa, Dompu, tahun 2017 sebentar lagi rampung. ”Kira-kira dua minggu lagi kita naikkan ke penyidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, kemarin (18/9).

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hasil Uji Diragukan, Dua Merek Alat Rapid Test asal China Dipakai di NTB

MATARAM-Dua dari tiga merek alat rapid test yang diragukan akurasinya dipakai di NTB. Yakni VivaDiag dan Wondfo. ”Itu kami dapat bantuan dari pusat, silahkan...
Enable Notifications    Ok No thanks