alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

2018 Tercatat 78 Kasus Perceraian di Mataram

MATARAM-Angka perceraian di Kota Mataram selama 2018 dilaporkan sebanyak 76 kasus. Latar belakang perceraian beragam. Jika dirata-ratakan berarti ada satu kasus perceraian dalam seminggu. Atau jika fokus pada wanita sebagai penerima beban psikologis lebih besar dalam perceraian maka ada satu janda lahir tiap minggu.

Sejak melakukan pendataan dari tahun 2017 silam kasus perceraian yang dilaporkan sebanyak 243 kasus. Jika diasumsikan para wanita yang becerai tidak ada yang meninggal dunia, berarti ada 243 janda ibu kota. Jumlah ini berpeluang bertambah, karena diyakini banyak kasus perceraian pula yang belum dilaporkan.

Namun, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Dewi Mariana Ariany menilai jumlah perceraian atau janda di ibu kota masih relatif kecil. Jika dibanding daerah dengan populasi penduduk yang lebih padat. “Jumlah wanita di atas 15 tahun di ibu kota itu sekitar 176 ribu jiwa,” kata Dewi.

Sementara, dalam setahun rata-rata ‘mencetak’ puluhan hingga mendekati seratusan janda. Hanya saja, Dewi mengatakan bukan berarti jumlah yang dianggap kecil ini perhatian pemerintah lalu mengecil. Justru lanjut dia, beberapa perhatian istimewa diberikan pada janda-janda dan wanita yang memilih hidup sendiri hingga tua. “Mereka diistilahkan Perempuan Kepala Keluarga, termasuk di dalamnya janda,” terangnya.

Ada beberapa pelatihan dan program keterampilan. Salah satunya yang disinergikan dengan dinas sosial yang dinimai Program Perempuan Kepala Keluarga (PEKA). “Itu agar mereka berdaya secara ekonomi,” ulasnya.

Namun program ini hanya untuk perempuan yang masih ada di rentang usia produktif. Sedangkan yang sudah tua, diberikan biaya hidup dari program-program sosial pemerintah. Dewi menambahkan pemberdayaan dan pemberian keterampilan itu dilakukan secara bertahap. Karena jumlah mereka tidak bisa dientaskan dalam satu kali program. “Ada saya buat bertahap (programnya),” ungkapnya.

Pencegahan bertambahnya Perempuan Kepala Keluarga dari terus ‘diproduksinya’ janda, bukan tugas DP3A. Melainkan jadi bahan pertimbangan atau mediasi yang dilakukan di meja pengadilan. Sebelum akhirnya pasangan suami istri bulat memilih cerai. “Kalau dia PNS mediasinya oleh tim pengawas kepegawaian,” terangnya.

Namun DP3A mengambil peran untuk pencegahan. Melalui program parenting dan ketahanan keluarga. Sosialiasi ini dilakukan di tingkat-tingkat kecamatan. Menguatkan keluarga agar menghindari perceraian. “Sebab yang menerima dampak tidak hanya pasangan suami istri yang bercerai, tapi ada anak-anaknya itu yang kita berikan gambaran,” ulasnya.

Selebihnya jika ada persoalan dalam keluarga, DP3A mengambil peran untuk perlindungan perempuan. Yang rentan jadi objek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bagaimana agar para perempuan tidak dapat kekerasan fisik. Ataupun jika terjadi, maka pelaku dalam hal ini suami dapat diberikan tindakan hukum yang sesuai.

“Tidak boleh ada kekerasan, kalau soal cerai itu silakan pilihan masing-masing, tapi kalau ada kekerasan disitu kita beri perlindungan melalui undang-undang KDRT dan Pidana,” tegasnya.

Lalu seperti apa faktanya di lapangan? Inaq Hajar salah satu janda tua asal Kampung Bugis Mataram mengaku kurang dapat perhatian dari pemerintah. Semisal dalam hal perlindungan kesehatan saja, Hajar menurut penuturan anaknya Muksin menggunakan BPJS berbayar. “Yang bayar tiap bulan itu,” kata Muksin.

Begitu juga dalam hal program bantuan berupa logistik. Muksin menuturkan, ibunya itu sering diabaikan. Berbeda dengan tetangga-tetangganya yang selalu masuk dalam catatan penerima bantuan. “Malah orang-orang yang lebih muda yang dapat,” sesalnya.

Sekalipun untuk keperluan hidup, masih mampu ditanggung ia dan saudaranya. Namun bantuan pemerintah akan sangat berarti. Meringankan beban ia dan keluarga besarnya yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. “Kalau ada program bantuan, mohonlah ibu saya juga disertakan,” harapnya. (zad/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

“Senggigi Telah Kembali”

JUDUL ini meminjam quote dari pegiat pariwisata hebat milik Nusa Tenggara Barat bernama Taufan Rahmadi. Beliau ini mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Saya membaca quote ini sebagai caption sebuah foto indah miliknya di akun media sosial miliknya. Foto itumenjabarkan keindahan matahari terbenam (sunset) di Pantai Senggigi.

Langgar Protokol Kesehatan, Kandidat Bupati Wali Kota Bisa Dipidana

MATARAM-Semua bakal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, mendeklarasikan komitmen dan kesiapan mereka mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Mereka pun siap menerima sanksi administratif ataupun pidana yang diatur undang-undang.

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks