alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Cari Lahan 509 Hektare untuk LP2B

MATARAM– Perda Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 telah disahkan. Pemkot makin percaya diri, mengajak para investor menanamkan modalnya di ibu kota. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yaitu penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 509 hektare.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli mengatakan, lahan itu nantinya dipergunakan untuk menanam padi dan hortikultura. Ini sebagai langkah ketahanan pangan di Kota Mataram. “Semuanya nanti untuk itu sampai 2031 gak boleh diganggu gugat,” terangnya, kemarin (1/2).

Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menginventarisasi kembali kawasan mana saja di Kota Mataram yang memiliki potensi menjadi bagian dari LP2B seluas 509 hektare tersebut. Tentu saja, lahan pertanian yang dimaksud memiliki beberapa kriteria. Harus jauh dari permukiman penduduk, saluran irigasi masih dalam kondisi bagus. Kemudian yang paling penting, akses jalan menuju ke lahan itu masih minim.

“Ini fungsinya, biar pemilik misalnya mau menjual, investor atau pembelinya tidak tertarik karena jauh dari jangkauan apapun terutama akses jalan karena jauh dari permukiman,” terang Mutawalli.

Saat ini, pihaknya memang belum bisa merinci secara pasti berapa luas lahannya. Namun kawasan di Kota Mataram yang lahan pertaniannya masih bisa diselamatkan untuk itu ada di Kecamatan Sandubaya, Sayang-Sayang, dan beberapa lahan di Kecamatan Sekarbela.

Dijelaskan, berdasarkan foto citra satelit Kementerian ATR/BPN, luas lahan pertanian Kota Mataram saat ini yang tersisa sekitar 1.584 hektare. Namun hanya mampu memenuhi 40 persen kebutuhan pangan warga Kota Mataram.

Dirinya mengakui, luas lahan yang ditetapkan dalam Perda RTRW hanya 509 hektare itu belum dikatakan ideal. Karena penduduk kota semakin meningkat, sementara lahan semakin menyempit. Akan tetapi setidaknya Pemkot Mataram melalui LP2B, ada lahan yang masih bisa dipertahankan dari aktivitas alih fungsi lahan.

“Penetapan 509 hektare dilakukan melalui beberapa kajian, dari Kementerian ATR/BPN dan pihak lainnya, ada hitung-hitungan makanya itu yang kita pertahankan sampai 2031,” bebernya.

Mempertahankan LP2B juga pekerjaan berat. Karena pasti ada masyarakat yang mau menjual lahannya ke pihak lain. Untuk menekan hal itu, Pemkot Mataram punya terobosan. Yaitu dengan memberi kompensasi berupa bantuan irigasi dan sarana produksi lainnya. Termasuk nanti akan digelar sosialisasi tentang ini.

Jika ada investor yang ingin menanamkan modalnya untuk LP2B, Mutawalli mempersilakan hal itu. Tetapi tidak untuk mendirikan pabrik giling padi atau semacamnya. Karena investasi nanti lebih diarahkan untuk penyediaan benih tanaman padi dan hortikultura. “Karena sudah kesepakatan dan aturannya tegas, pembangunan tidak boleh ada di lahan 509 hektare itu,” tutupnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks