alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pedagang Barang Bekas Segera Direlokasi

MATARAM-Penertiban Kawasan Bisnis Cakranegara terus menjadi perhatian Pemkot Mataram. Semrawutnya lalu lintas di kawasan tersebut yang disebabkan keberadaan PKL dan parkir liar harus segera ditangani.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura menerangkan, setelah penetapan lahan parkir, tim Penertiban Terpadu akan bergeser ke tugas lain. Yaitu merelokasi para pedagang barang bekas. Tempat parkir akan terpusat di dua tempat, yaitu di Kompleka Pertokoan Selaparang Square dan depan Pura Meru.

“Kita akan relokasi ke tempat yang sudah dibangun oleh Dinas Perdagangan,” katanya kepada Lombok Post.

Rencananya, dalam waktu dekat, kegiatan itu akan segera dilakukan. Pemkot telah menyediakan los di belakang Pasar Cakranegera untuk pedagang barang bekas itu. Sehingga bangunan sementara yang kebanyakan terbuat dari kayu milik pedagang akan dibongkar.

Saat ini kata Mahmuddin, penyerahan selesainya pekerjaan dari pihak ketiga ke pemkot masih dalam proses. Memang secara administrasi secara proyek sudah serah terima namun tidak elok jika tidak ada semacam seremoni. “Biar gak kelihatan padat dan semrawut lagi di situ,” ujarnya.

Relokasi pedagang barang bekas, memang satu dari sekian langkah pemkot untuk melakukan penertiban. Namun fokus utamanya terang Mahmuddin, masih berkutat pada keberadaan parkir liar yang membuat kemacetan. Karena persoalan yang lebih menonjol bagaimana pemkot bersinergi agar Kawasan Bisnis Cakranegara bisa bebas dari parkir liar.

Ia mengakui, tidak mudah memang mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk, selama bertahun-tahun. Karena itu, ia berharap ada petugas khusus seperti dari Satpol PP maupun Dishub Kota Mataram untuk berjaga-jaga. Melakukan pengawasan sambil sosialisasi jika masyarakat melakukan pelanggaran. “Agar kebiasaan masyarakat bisa lebih tertib,” terang Mahmuddin.

Selain itu, pemusatan lahan parkir juga tidak serta merta menghilangkan hak pemilik lahan. Yaitu pengelola Selaparang Square dan Pura Meru. Namun tetap di bawah pengawasan Dishub Kota Mataram. Karenanya mantan Kadis PUPR Kota Mataram ini menegaskan, soal hasil retribusi parkir akan dibagi dua antara Dishub Kota Mataram dan pihak pengelola. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks