MATARAM-Tunggakan pajak parkir oleh pihak ketiga di RSUD Kota Mataram akhirnya telah diselesaikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Inspektur Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati.
“Kalau parkir itu sudah lunas. Sementara tunggakan pajak hotel dan restoran mereka kami berikan kesepakatan mencicil sesuai kesepakatan,” jelas dia kepada Lombok Post.
Diketahui, tunggakan pajak parkir oleh pihak ketiga dari tahun 2017 sampai 2021 sekitar Rp 1,5 miliar. Setelah pembayaran cukup alot, Pemkot Mataram kemudian memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Mataram untuk melakukan penagihan.
Setelah beberapa kali pertemuan dan kesanggupan untuk mencicil, pihak ketiga akhirnya menyelesaikan tunggakan pajak parkir tersebut tahun ini. Beberapa pihak hotel dan restoran yang masih menunggak juga diberikan kesempatan untuk melunasinya tahun ini.
Inspektorat Kota Mataram dikatakan Nelly akan terus bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelesaikan tagihan-tagihan berdasarkan hasil audit BPK, Inspektorat maupun tunggakan pajak.
Menyusul perjanjian kerja sama (PKS) antara Inspektorat dengan APH kini sudah diperpanjang. “Sebenarnya kerja sama itu sampai November 2023. Tetapi itu (kerja sama) sudah diperpanjang lagi,” jelasnya.
Nelly memaparkan jika sekitar 90 persen temuan Inspektorat, BPK dan tunggakan pajak sudah bisa diselesaikan. Kemudian ada juga temuan terhadap aset atau barang juga bisa diselesaikan dengan penyetoran dalam bentuk ganti rugi uang. Ini bisa dilakukan berdasarkan arahan BPK agar bisa terselesaikan agar tidak terus menerus jadi warisan periode berikutnya.
“Kami tidak ingin meninggalkan ada warisan yang tidak baik masih tersisa. Ketika masa jabatan nanti selesai, tidak ada lagi masalah yang harus diselesaikan pejabat berikutnya,” tandasnya. (ton/r3)
