alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Sekda Lantik 11 Pejabat Struktural

MATARAM-Gerbong mutasi di Pemkot Mataram kembali bergerak. Kemarin (1/3), 11 pejabat struktural dimutasi menempati jabatan baru. Mereka menempati posisi yang sebelumnya lowong. Namun yang menarik pelantikan dilakukan oleh Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito.

Tidak nampak Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh atau Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dalam pelantikan itu. “Ternyata begini ya rasanya jadi wali kota,” seloroh Eko yang terlihat kikuk ketika naik podium untuk memberi sambutan.

Selorohan Eko pun disambut tawa hadirin. Eko sendiri mengatakan, ia harus menggantikan wali kota karena ada sesuatu dan lain hal yang tak bisa digantikan. Karenanya atas perintah wali kota ia ditunjuk menggantikan untuk melantik 11 pejabat tersebut.

“Beliau (wali kota) sebenarnya sudah akan hadir tapi ada keperluan yang sangat penting sehingga saya diminta untuk menggantikan,” imbuhnya.

Namun Eko tidak menjelaskan, kenapa bukan wakil wali kota yang melantik pejabat struktural. Di atas podium Eko hanya menjelaskan alasan wali kota tidak hadir. Lombok Post sempat bermaksud mengonfirmasi ketidakhadiran orang nomor dua di Kota Mataram itu di ruang kerja Sekda. Namun Eko tak kunjung keluar dari ruangannya.

Dalam sambutannya, Eko meminta agar pejabat yang telah dilantik segera bekerja. “Ada kontrak politik pak wali dengan warga kota yang harus kita bantu wujudkan,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan agar para pejabat dan ASN mulai hati-hati. Jelang Pemilu 2019 ini sangat rentan bagi ASN diseret dalam politik praktis. Karenanya kepercayaan yang sudah diberikan oleh wali kota harus dijalankan sebaik-baiknya. Bukan malah ikut-ikutan berkampanye yang justru akan merugikan para pejabat dan merepotkan atasan.

“Saya juga ingatkan jangan sekali-kali berimprovisasi yang dapat berpotensi melanggar aturan perundang-undangan,” peringatnya.

Eko rupanya sedang menyindir beberapa kasus hukum yang menimpa beberapa pejabat. Akibatnya mereka harus berhadapan dengan hukum. Pada akhirnya membuat mereka rugi dalam banyak hal. Entah itu karir hingga nama baik di masyarakt.

“Kita masih akan melakuan mutasi 100 pejabat struktural, tapi karena ruangan terbatas kita lakukan secara bertahap,” jelasnya.

Aula lantai III Kantor Wali Kota Mataram yang selama ini digunakan untuk menggelar mutasi tidak bisa digunakan. Kondisinya dikhwatirkan akan membahayakan karena masih dalam keadaan rusak pascagempa.

“Cuma di sana (lantai III) yang bisa muat 100 orang, di sini (ruang kenari) tidak bisa sebanyak itu,” tandasnya.

Mutasi kali ini menghadirkan warna berbeda. Bagi beberapa pejabat yang menempati posisi baru. Beberapa diantaranya bahkan menempati posisi yang tugas dan fungsinya berbeda dengan posisi sebelumnya yang mereka emban. Hal ini pun sempat jadi bahan pertanyaan Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi yang hadir dalam mutasi itu.

“Seharusnya mereka ditempatkan di posisi yang masih relevan dengan tugas sebelumnya,” kata Didi.

Jabatan sekretaris ataupun kabid bersifat lebih teknis. Sehingga jika pejabat yang ditunjuk orang baru di dinas itu, dikhwatirkan memperlambat kinerja para pejabat. Karena mereka perlu adaptasi terhadap lingkungan kerja baru. “Tapi coba konfirmasi lagi, mungkin ada alasan lain sehingga mereka ditempatkan di lokasi kerja yang baru,” pungkas Didi.

Baiq Nelly Kusumawati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram mengatakan, jabatan itu sudah sesuai berdasarkan atas evaluasi kerja para pejabat selama ini.

“Ya mereka juga punya kinerja yang bagus untuk dihargai, sehingga ada yang naik jabatan,” tandas Nelly.

Selain itu, Nelly menilai jabatan kabid atau sekretaris sebenarnya belum terlalu teknis. Sebab fungsinya pun masih untuk mengevaluasi kerja bawahan yang mengerjakan tugas yang lebih teknis.

“Saya pikir jabatan kasi atau di bawahnya yang paling teknis, jadi saya rasa mereka bisa cepat beradaptasi di lingkungan kerja baru,” tandasnya.

Beberapa pejabat yang menempati posisi tak berkesesuaian dengan jabatan sebelumnya, seperti Lalu Mohammad Taufik sebelumnya Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan menepati posisi baru sebagai Sekdis Ketahanan Pangan.

Lalu ada nama, Rusni sebelumnya Kabid Sarparas di Dispora menjadi Sekdis Perdagangan. Yasin sebelumnya, Pengawas Sekolah menjadi Kabid Sarpras pada Dispora. Selain itu ada beberapa jabatan kasi yang dimutasi menjadi kabid tapi pada dinas yang berbeda. (zad/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks