alexametrics
Selasa, 11 Agustus 2020
Selasa, 11 Agustus 2020

JPS Tak Beres, Dewan Mataram Tuding Dinas Sosial Tidak Profesional

MATARAM-Pansus pengawasan penanganan pandemi covid DPRD Kota Mataram menilai Dinas Sosial (Dinsos) tidak profesional. Yang menjadi sebab semrawutnya data untuk bantuan jaring pengaman sosial.

”Tidak bisa bilang panik. Sampai tidak bisa bekerja. Bukan begitu kerja pemerintah,” kata Ketua Pansus penanganan pandemi covid DPRD Kota Mataram Abd. Rachman.

Kekesalan pansus terjadi saat rapat kerja bersama Dinsos Kota Mataram, Selasa, 30 Juni. Pansus mempertanyakan mengenai kinerja Dinsos dalam penyaluran JPS. Terutama terkait dengan data penerima.

Berawal dari jawaban Kadinsos Hj Baiq Asnayati soal carut marutnya data penerima JPS. Kata Asna, ketika di awal pandemi, Dinsos diberikan tugas khusus untuk logistik. Memberi bantuan kepada masyarakat terdampak covid.

Ketua gugus tugas, yakni Wali Kota Mataram kemudian menanyakan data apa yang ada di Dinsos. Asna kemudian menyampaikan ada basis data terpadu (BDT) yang dimiliki. Jumlahnya 41.548 kepala keluarga (KK).

Masyarakat yang masuk BDT, sudah mendapat bantuan dari pusat. Seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNS) dan bantuan sosial tunai (BST). Bantuan ini merupakan program reguler. Yang sudah diintervensi pusat, sebelum pandemi covid.

”Hitung punya hitung, total ada 44.120 KK yang sudah tertangani,” kata Asna di hadapan anggota pansus.

Selain BDT, Dinsos juga memiliki data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Terdiri sekitar 13 kategori, antara lain gelandangan; pengemis; pemulung; lansia; dan penderita HIV/AIDS.  Jumlahnya sekitar 16 ribu.

Dengan alasan JPS harus segera disalurkan, Dinsos justru memakai data PMKS. Yang menurut pansus, tidka tepat. Apalagi data tersebut tidak pernah dilakukan verifikasi dan validasi. Sebab, data PMKS hanya digunakan untuk program reguler Dinsos.

Yang kemudian membuat pansus marah sekaligus heran adalah alasan Dinsos mengenai penggunaan data PMKS. Kata Asna, saat itu, ketika pandemi terjadi, tidak memungkinkan untuk melakukan pendataan. Apalagi sampai verifikasi dan validasi.

”Suasana kebatinan pada saat itu. Kita panik. Kita juga jaga diri dan sebagainya,” aku Asna.

Kata panik, tentu membuat heran Pansus pengawasan penanganan covid DPRD Kota Mataram. Kata Rachman, pemerintah seharusnya tidak bersikap seperti itu. ”Dalam keadaan genting sekalipun, pemerintah harus siap. Bukan kita ikut panik. Kalau panik, bagaimana masyarakat tenang,” cetus politisi Gerindra ini.

Rachman mengatakan, JPS sebenarnya disalurkan untuk warga terdampak covid. Sehingga tidak tepat apabila menggunakan data PMKS.

Dinsos seharusnya melakukan koordinasi dengan camat hingga kepala lingkungan. Sayangnya, hal tersebut tidak dilihat Rachman. Faktor ini menyebabkan, data penerima JPS tidak pernah final. Selalu ada revisi. Tambahan penerima.

”Koordinasi ini yang tidak kita lihat. Antara SKPD lain dengan Dinsos,” cecar Rachman.

Wakil Ketua Pansus pengawasan penanganan covid DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati mengamini apa yang dikatakan Rachman. Sebagai pimpinan di OPD yang vital dalam penanganan pandemi, Kadinsos seharusnya sigap.

”Rasanya lucu kalau bilang panik. Kadis lho ini. Semua masyarakat panik karena covid ini. Cuma kan sebagai pemerintah, harus bisa bertanggungjawab, menghandle kepanikan ini,” cetus Nyayu sambil menahan amarah.

Nyayu mengatakan, setiap anggota DPRD Kota Mataram sejak awal selalu mempertanyakan soal data penerima. Apalagi banyak masyarakat yang menanyakan hal serupa di masing-masing dapil mereka.

”Kita juga minta camat dilibatkan. Tapi tidak dijalankan. Akhirnya apa? Data tidak keruan. Sering berubah. Dewan juga kebingungan, data ini kok tidak selesai-selesai,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Polemik data JPS juga ditanggapi Kadinsos Asna. Data yang kerap berubah disikapi dengan melakukan verifikasi berjalan. Dengan sejumlah aturan dan pedoman. Misalnya, jika penerima tidak ditemukan atau pindah alamat, Dinsos menyerahkan sepenuhnya kepada camat dan lurah untuk menggantinya.

”Jika memungkinkan silakan diganti melalui muskel (musyawarah kelurahan),” jawab Asna.

Asna tak menampik semrawutnya data JPS. Hanya dia menggunakan diksi lain. Data penerima JPS luar biasa dinamis, kata Asna. Bahkan, selama prosesnya sudah terjadi dua kali finalisasi data.

Dia juga mengakui data awal yang digunakan tidak masuk kategori data yang baik. Sehingga menyebabkan tidak tuntasnya pendataan. ”Kendala juga dari masyarakat, yang tidak memperbaharui identitasnya. Tapi, Dinsos dengan keterbatasan SDM dan sarpras terus bekerja siang malam, sampai tidak tidur,” tandas Asna. (dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kapal Tenggelam di Tarakan, Satu Polisi Asal Lombok Tengah Meninggal

Kabar duka datang dari Ditpolairud Polda NTB. Satu anggotanya yang sedang bawah kendali operasi (BKO) di Ditpolairud Polda Kalimantan Utara (Kaltara) meninggal dunia.

Penjualan Mobil Toyota di NTB Masih Stagnan, Avanza Paling Diminati

”Dibanding saat kondisi normal, penjualan mobil baru pulih di angka 40-50 persennya saja. Kondisi ini bisa dibilang masih jauh dari situasi penjualan saat normal dulu,” kata Kepala Cabang Krida Toyota NTB Samsuri Prawiro Hakki, kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Data Kemiskinan NTB Belepotan, Verifikasi dan Validasi Sangat Lambat

Verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) di NTB rupanya masih lambat. Hingga kemarin, baru lima daerah yang melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTSK tersebut. Dari lima daerah itu, progres tiga daerah belum sampai 50 persen.

Kurikulum Darurat, Materi Belajar Siswa Dipangkas Hingga 70 Persen

LAMA DINANTI, Kurikulum darurat secara resmi telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada kurikulum ini, banyak materi yang dipangkas bahkan lebih dari separo.

Lale Sileng, Figur Pemimpin Perempuan Kaya Pengalaman Birokrasi

Kenyang pengalaman di dunia birokrasi, Hj Lale Prayatni punya modal mumpuni untuk memimpin daerah. Urusan mengelola birokrasi, anggaran, hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sudah lekat dengan kesehariannya. ”Sudah khatam saya soal itu,” kata Prayatni.

Harga Emas Naik, Aktivitas Pegadaian di Mataram Ikut Melonjak

Kondisi ini membuat jumlah penggadai yang mendatangi PT Pegadaian (Persero) terus bertambah. ”Dalam sehari, cabang atau unit besar yang ada di Mataram, biasa melayani lebih dari 50 orang nasabah. Kalau unit kecil sekitar 30-40 saja,” kata Suciati Triastuti, Asisten Manager Pegadaian Kota Mataram kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks