MATARAM-Puluhan kepala keluarga (KK) terdampak abrasi di Pantai Mapak Indah masih tinggal di rumah keluarganya.Apalagi yang rumahnya hancur tidak bisa lagi ditempati. “Warga berharap pembangunan hunian sementara (Huntara) cepat dilakukan,” kata Camat Sekarbela Cahya Samudra usai rapat persiapan pembangunan Huntara di Ruang Asisten II Setda Kota Mataram, kemarin.
Diutarakan, warga yang terdampak abrasi ingin pembangunan Huntara cepat dilaksanakan. Mayarakat ingin direlokasi ke Huntara agar bisa tinggal dengan aman dan nyaman. “Hasil rapat akan dikembalikan ke pak wali dan pak sekda,” ucap Cahya, sapaan karibnya.
Sampai saat ini lanjut dia, warga yang terdampak abrasi masih tinggal di rumah keluarganya. Ada 29 KK yang rumahnya rusak akibat abrasi. Meski begitu aktivitas masyarakat tetap normal. Sebab, masyarakat yang terdampak abrasi mata penchariannya bukan hanya sebagai nelayan, namun juga pedagang dan sebagainya. “Sesuai yang disampaikan pak wali, ada 17 KK yang menjadi skala priritas tinggal di Huntara ini,” tutur Cahya.
Dia menyebutkan, Huntara akan dibangun tipe 21 dengan jumlah 30 unit. Bangunan ini akan dilengkapi air bersih dan instalasi listrik. “Yang jelas lebih bagus dari Huntara Ampenan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri mengaku ada perubahan detail engineering design (DED) pembangunan Huntara. Yang awalnya saling membelakangi antara blok yang satu dengan blok yang lain kini berhadap-hadapan. Selain itu juga ukurannya diperkecil dan bahan yang digunakan anti karat karena berada dekat dengan pantai.”Bahan yang kita gunakan harus kokoh dan tahan terhadap cuaca di pantai,” ucap Ujang, sapaan karibnya.
Ditanya kapan mulai Huntara dibangun?, dia mengatakan itu ranahnya wali kota langsung. Secara administrasi lahan 20 are masih milik pemprov. Jadi pihaknya tidak bisa serta merta membangun diatas lahan milik orang lain. “Sekarang yang kita kerjakan akses masuk dulu,” ucap Ujang.
Untuk anggaran pembangunan Huntara akan dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan estimasi Rp 2,1 miliar untuk 30 unit. “Satu unit nanti untuk mushola. Huntara ini lengkap dengan air bersih dan instalasi listrik,” ujarnya.
Dia menyarankan agar warga tidak lagi tinggal di bibir pantai jika Huntara rampung. Jika tidak rumah warga akan tetap terdampak abrasi tiap tahunnya. Jadi nanti Huntara akan lebih layak untuk ditempati. Apalagi dalam satu rumah yang dulunya ada tiga KK bisa menempati Huntara untuk masing-masing KK. “Saya rasa Huntara lebih layak untuk ditempati nantinya,” terangnya.
Ditanya soal ganti rugi lahan yang mereka tinggalkan nanti belum dibicarakan. Sebab, jika dilakukan assessment rumah warga yang dibangun di pinggir pantai rawan abrasi. (jay/r3)
