alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Pemprov-Pemkab Harus Kerja Sama Menutup Pertambangan tanpa izin

MATARAM-Pertambangan tanpa izin (PETI) sampai saat ini belum mampu diselesaikan oleh pemda. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB Murdani menyoroti bahwa pemerintah seharusnya tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir oknum. Sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

“Sebenarnya ada pada bagaimana komitmen pemerintah dalam penegakan hukum,” jelasnya, kepada Lombok Post.

Persoalan ekonomi masyarakat memang sudah seharusnya menjadi perhatian baik Pemprov NTB maupun Pemkab Lombok Tengah. Pada saat menutup PETI, harus ada tawaran kepada masyarakat tentang ada alternatif pengembangan ekonomi.

Memang itulah tantangan terbesar pemerintah saat ini. Menurutnya, sampai saat ini pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap maraknya kegiatan PETI.

“Soal kegiatan tambang itu ditutup kemudian akses ekonomi rakyat menjadi terhambat, ya inilah yang harus segera dipikirkan pemerintah, menjamin kehidupan masyarakatnya,” tegas Murdani.

Ia mengakui, adanya PETI selama ini bisa menunjang dan berdampak bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah tersebut. Namun itu hanya kesenangan sesaat dan itu sangat terasa. Perlahan tetapi pasti, Murdani menegaskan bahwa sesungguhnya tambang ini disisi lain bisa mematikan.

Jika dilihat pada jangka panjang, proses ekstraksi emas dengan menggunakan bahan kimia itu seperti merkuri atau potassium akan menganggu kesehatan. “Jelas berbahaya bagi masyarakat itu sendiri, jangka panjang pun ada banyak penyakit-penyakit yang timbul,” katanya.

Karena itu, pemerintah juga harus serius dalam pengendalian penjualan bahan kimia tersebut. Padahal dalam aturan, penjualan secara ilegal jelas sebuah pelanggaran hukum. Ia menilai, Pemprov NTB masih kurang peka dan perhatian terhadap hal ini. Padahal pengendalian sebagai salah satu cara meminimalisasi kegiatan PETI itu.

“Masyarakat juga harus diedukasi bahwa sisi buruk dari PETI bisa membawa dampak bahaya yang jauh lebih besar, kalau pemerintah lebih persuasif, saya rasa masyarakat akan sadar juga,” katanya.

Itulah mengapa, Walhi terus mendorong komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi PETI. Sangat terlihat jelas, bagaimana kegiatan PETI misalnya yang paling kontras ada di Gunung Prabu, Lombok Tengah dan Sekotong, Lombok Barat yang merupakan daerah pariwisata.

Terlebih lagi saat ini pemerintah pusat tengah fokus pada pengembangan KEK Mandalika. Jangan sampai PETI bisa menghambat pengembangan pariwisata itu sendiri. Jika itu menjadi hambatan, jelas PETI ini menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah.

“Sebenarnya kalau pemerintah komit saja, tidak ada alasan kekurangan anggaran, makanya perlu adanya kerja sama pemprov dan pemkab mencari pengembangan ekonomi alternatif,” tutupnya. (yun/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks