alexametrics
Minggu, 9 Agustus 2020
Minggu, 9 Agustus 2020

Dewan Mataram : Rapid Test Boleh Komersil, Asal Tidak Mahal!

MATARAM-Komersialisasi biaya rapid tes di RSUD Kota Mataram, tak dipersoalkan Ketua Pansus pengawasan penanganan covid DPRD Kota Mataram Abd. Rachman. ”Tapi ini khusus yang mandiri ya. Yang rapid mandiri,” kata Rachman, Kamis (2/7).

Rachman mengatakan, pansus sebelumnya mewacanakan untuk menggratiskan seluruh biaya rapid tes. Tapi, hal tersebut tidak mungkin juga dilakukan. Harus ada pemilahan berkaitan dengan kategori masyarakat yang melakukan rapid.

Biaya untuk rapid, harus dikeluarkan masyarakat yang bepergian untuk keperluan bisnis. ”Kalau yang pergi bisnis ini kan jelas pengusaha. Masa untuk rapid yang harganya sekitar Rp100 ribu sampai Rp300 ribu tidak bisa bayar,” ujarnya.

Meski harus berbayar, Rachman meminta pemerintah juga tidak membisniskan soal rapid tes ini. Harga yang nanti dikenakan diharapkan tidak memberatkan. Tetap bisa dijangkau masyarakat.

”Biayanya ya standar saja. Tidak sampai memberatkan begitu,” tutur Rachman.

Di luar keperluan bisnis, politisi Gerindra ini meminta pemerintah menggratiskannya. Termasuk pelajar maupun mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah. ”Yang keluar untuk belajar, balik ke sekolah, itu harus digratiskan,” imbuhnya.

Selain pelajar, masyarakat yang dirapid saat proses tracing kasus covid, diminta Rachman untuk tetap digratiskan.

Sementara itu, anggota pansus pengawasan penanganan covid DPRD Kota Mataram Mita Dian Listiawati memiliki pandangan serupa. Rumah sakit pemerintah dipersilakan menarik biaya untuk pelaksanaan rapid tes.

”Yang bepergian dengan keperluan bisnis bisa tetap membayar. Ini juga sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat,” kata Mita.

Kemudian, bagi masyarakat lainnya, rapid tes harus tanpa biaya. Untuk meringankan beban mereka dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Apalagi, banyak masyarakat yang perekonomiannya menurun akibat pandemi covid.

Kata Mita, penanganan di rumah sakit, bagi masyarakat yang mengalami demam hingga batuk, biasanya akan dilakukan rapid tes. Jika rapid tes dimasukkan dalam biaya pengecekan kesehatan biasa, tentu sangat memberatkan.

”Jangan dipersulit. Ditambah lagi beban masyarakat saat kondisi seperti ini,” harap politisi PKB ini. (dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dewan Lombok Barat Minta Pekerja Hiburan Malam Jalni Rapid Test

Antisipasi penyebaran covid di tempat hiburan malam bisa lebih ketat. DPRD Lombok Barat (Lobar) mengusulkan para pekerja hiburan malam untuk dirapid test. ”Ini juga masuk bagian protokol kesehatan,” kata Ketua DPRD Lobar Hj Nur Hidayah, Jumat (7/8)

Fitch Ratings Indonesia Naikkan Peringkat Bank Bukopin Jadi AA-

Peringkat Nasional Jangka Panjang Bank Bukopin dinaikkan menjadi ‘AA-(idn)’ dari ‘BBB+(idn)’

Mata Air Lombok Utara Hanya Tersisa 77 Titik

Pemerintah KLU mencatat jumlah mata air potensial hanya tersisa 77 titik. Angka potensial itu terdeteksi sangat minim, dibandingkan total 238 mata air yang sebelumnya ada.

NTB Tuan Rumah Festival Ekonomi Syariah 2020

Provinsi NTB terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) atau Festival Ekonomi Syariah Indonesia ke-7 tahun 2020. ”Provinsi NTB sekaligus menjadi koordinator penyelenggaraan festival tahun ini,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam pembukaan ISEF 2020 secara virtual, Jumat (7/8).

Layangan Nyangkut Ganggu Jaringan Listrik Lombok

MATARAM-Akhir-akhir ini layang-layang kerap mengganggu aktivitas warga. Layangan putus banyak nyangkut di jaringan listrik PLN. Akibatnya listrik harus dipadamkan. ”PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik yang disebabkan oleh layang layang,” kata Manager PLN UP3 Mataram Dony Noor Gustiarsyah, Jumat (7/8).

Tahun ini NTB Butuh Rp 8,3 Miliar Tangani Kekeringan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana penanganan kekeringan tidak pernah sedikit. Tahun ini, BPBD NTB kembali mengusulkan dana hingga Rp 8,3 miliar lebih untuk atasi bencana kekeringan. ”Ini sedang kami usulkan mudahan dananya tersedia,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jumat  (7/8).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

TGB Dukung Mohan, Bang Zul Jagokan Selly di Mataram

Jika Bang Zul (panggilan akrab H Zulkieflimansyah) mendukung pasangan Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (paket Salaman). Maka tidak dengan TGB. Pria yang berkuasa selama 10 tahun di NTB itu memilih mendukung pasangan H Mohan Roliskana-TGH Mujibburahman (pasangan Harum).

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.
Enable Notifications.    Ok No thanks