alexametrics
Sabtu, 15 Agustus 2020
Sabtu, 15 Agustus 2020

1.228 Orang Terancam Kehilangan Jabatan

MATARAM-Penyederhanaan birokrasi membuat cemas para pejabat. Setidaknya 1.228 orang pejabat eselon III dan IV terancam kehilangan jabatan. ”Tidak perlu khawatir masih ada jabatan yang bisa kita pertahankan,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB Yusron Hadi, kemarin (3/12).

            Dia meminta semua pejabat  tetap fokus bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. ”Jangan berpikir terlalu jauh,” ujarnya dengan nada pelan.

            Biro Organisasi Setda NTB saat ini sedang melakukan pemetaan birokrasi tahap awal. ”Di dalam situ ada jabatan yang dipertimbangkan untuk dipertahankan,” katanya.

            Penyedarhanaan birokrasi jelas akan berpengaruh besar terhadap birokrasi di NTB. Bila pejabat eselon III dan IV ditiadakan, perlu ada solusi. Sebab sebagian mereka menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) dan kuasa  pengelola barang. ”Kalau mereka tidak ada nanti bagaimana,” kata mantan Karo Humas dan Protokol NTB itu.

            Dalam penyederhanaan birokrasi, OPD hanya memiliki kepala, sekretaris, dan pejabat fungsional. Bidang-bidang dalam OPD akan dihapus. ”Tugas dan fungsi perangkat daerah akan berubah,” katanya.

            Meski begitu, Yusron menyebut, dari 1.228 orang pejabat eselon III dan IV, sekitar 200 orang bisa dipertahankan. ”Karena mereka merupakan KPA sekaligus pengelola barang,” jelasnya.

            Penyederhanaan birokrasi juga tidak bisa sembarangan. Tidak cukup dengan surat edaran menteri. ”Banyak aturan perundang-undang yang harus diubah,” katanya.

            Yusron menambahkan, penyederhanaan birokrasi tersebut punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dia akan memacu pejabat untuk bekerja. ”Dalam waktu tertentu kalau kerja tidak mencapai angka kredit dia akan turun,” terangnya.

            Penilaian kinerja ke depan berdasarkan kinerja masing-masing pejabat. Bila tidak bekerja, dia akan dinilai tidak memenuhi syarat di posisi tersebut.

            Kepala BKD NTB Fathurrahman menjelaskan, daerah diberi waktu sampai Desember untuk melakukan pendataan. ”Pelaksanaanya kita menunggu dari pusat,” kata dia.

            Khusus untuk jabatan struktural pelayanan dasar, dia menjamin tidak akan diganti. Seperti kepala-kepala unit pelaksana teknis (UPT), termasuk pelayanan rumah sakit. ”Tidak semua dihapus,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pandai Besi, Penyelamat Ekonomi Rarang saat Pandemi

EKONOMI Warga Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur tak meredup, meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Keberadaan pandai besi yang ditekuni warga setempat menjadi musababnya.

Desa Medana Buka Destinasi Wisata dengan Protokol Kesehatan Ketat

Dunia pariwisata memang lesu di tengah pandemi. Tapi tidak bagi Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Tiga destinasi wisata di desa ini justru berkibar. Ada jurus jitu membuka destinasi wisata meski pandemi tengah mendera.

51.200 Pekerja NTB Masuk Daftar Penerima Bantuan Tambahan Penghasilan

Perusahaan di NTB harus bertanggungjawab. Mereka harus memastikan pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta mendapatkan bantuan tambahan penghasilan dari pemerintah. Sebab, hingga kemarin, di NTB, belum semua pekerja masuk daftar penerima bantuan.

Waspada Bahaya Klaster Covid 19 Baru di Sekolah

BARU beberapa hari sekolah dibuka, muncul klaster baru. Ketegasan pemerintah diharapkan banyak pihak. Sayangnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melempar tanggungjawab ke pemerintah daerah.

Kantor Layanan Publik Harus Jadi Contoh Pencegahan Covid 19 di NTB

nstansi pelayanan publik, BUMN, dan BUMD harus menjadi contoh penerapan protokol pencegahan Covid-19. ”BUMN dan BUMD berperan penting dalam mendisiplinkan masyarakat melalui budaya kerja dengan protokol kesehatan,” kata Sekda NTB H Lalu Gita Ariadi, selaku ketua pelaksana harian Gugus Tugas Covid-19 NTB, saat memimpin rapat pembahasan pencegahan Covid-19, Rabu (12/8).

BRI Dorong Loyalitas Nasabah dan Pengembangan UMKM

Acara Panen Hadiah Simpedes BRI kembali digelar untuk masyarat.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bukan Bunuh Diri, Terungkap Mahasiswi Unram Dicekik Lalu Digantung

Misteri kematian mahasiswi Universitas Mataram (Unram), Linda Novitasari yang ditemukan meninggal di rumah BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada Sabtu (25/7) lalu akhirnya terkuak.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.
Enable Notifications.    Ok No thanks